PROBLEMATIK PERMASALAHAN DI PENGADILAN

Oleh : Mas Hushendar, S.H., M.H.

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

 

                          Era digital menambah semakin tinggi volume pekerjaan, menuntut seluruh beban kerja terselesaikan cepat dalam kondisi keterbatasan jumlah SDM. Tidak ada kata “tidak siap” dan “tidak bisa” sepanjang pimpinan pengadilan smart mengatur dan memberdayakan personil sesuai kapasitas dan tugas tanggung jawabnya. Dipadukan dengan kesadaran seluruh personil pelaksana, bekerja bukan semata untuk membiayai kehidupan tetapi merupakan ibadah sebagai bekal amalan menghadapi kehidupan kedua setelah mengakhiri kehidupan dunia fana. Bekerja didasari ibadah untuk menafkahi diri dan keluarga, mempunyai nilai setara dengan jihad fisabililah, dapat menghapuskan dosa, dan menjadi perisai dari api neraka (hadist).

                         Tidak dipungkiri dalam bekerja menghadapi jenis pekerjaan yang sama dan telah berjalan cukup lama sehingga bertambah pengalaman. Realitanya kendala yang muncul dari tahun ke tahun belum teratasi hingga dewasa ini. Termasuk pula pasal suatu perundangan dan suatu amar putusan yang menerbitkan hak bagi pencari keadilan tidak ada realisasinya. Tak ketinggalan adanya ketentuan perundangan tertangguhkan diterapkan karena tersisihkan oleh praktek peradilan yang telah berjalan selama ini. Penting untuk dikupas sebagai materi diskusi agar mendapat solusi pemecahan sehingga meniadakan atau paling tidak meminimalisir kesulitan dari permasalahan tersebut dan mewujudkan hak pencari keadilan serta menggairahkan semangat kerja.

1. Biaya Panggilan atau Pemberitahuan Delegasi

           Masih terjadi di Pengadilan Negeri biaya permohonan bantuan pemanggilan dan pemberitahuan kepada pihak berperkara tidak dikirim bersamaan dengan surat permohonan bantuan oleh Pengadilan Negeri pengaju kepada Pengadilan Negeri penerima bantuan.  Menurut Surat Edaran  Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 bukti pengiriman biaya panggilan atau pemberitahuan dikirim bersamaan dengan surat permohonan kepada ketua pengadilan yang dimintakan bantuan. Sesuai ketentuan dikeluarkan dan dibayarkan biaya kepada Jurusita ketika akan melaksanakan pemanggilan atau pemberitahuan. Alasan tidak diterapkan ketentuan ini karena khawatir dan terjadi biaya telah dikirim tetapi pengadilan yang diminta bantuan tidak melaksanakan pemanggilan atau pemberitahuan tersebut atau relaas panggilan atau pemberitahuan tidak sah dan patut  sehingga menjadi masalah dalam mempertanggungjawabkan keuangan perkara pihak berperkara.

          Terjadi resiko yang sama bagi jurusita yang melaksanakan panggilan atau pemberitahuan lebih dahulu, setelah relaasnya dikirim biayanya ditunggu-tunggu belum kunjung tiba. Bahkan biaya tersebut tidak dikirim sebagaimana pernah terjadi pengadilan peminta bantuan telah kehabisan biaya karena menerima dan memproses perkara banding dengan biaya belum disetor seluruhnya. Permasalahan lainnya  alamat pihak yang dipanggil/diberitahu salah dan tidak cukup waktu karena antara surat permohonan bantuan pemanggilan diterima berdekatan dengan pelaksanaan persidangan.

Meskipun mekanisme dan proses bantuan delegasi panggilan atau pemberitahuan ini telah diatur dengan memperhatikan efisiensi waktu, implementasinya belum sebagaimana yang ditentukan. Ini tampak dari beberapa pengiriman berkas perkara banding ke Pengadilan Tinggi dan kasasi  ke Mahkamah Agung melewati waktu yang ditentukan, yaitu lewat 14 (empat belas) hari sejak permohonan banding diajukan dan lewat 30 (tiga puluh) hari setelah tenggang waktu pengajuan memori kasasi berakhir.

            Aplikasi E-court  di Pengadilan Negeri yang menerapkan sistem elektronik dalam panggilan atau pemberitahuan terhadap pihak berperkara dalam perkara perdata. Bukan alamat rumah atau kantor pihak berperkara dalam penyampaian pemanggilan atau pemberitahuan, melainkan  “domisili elektronik” berupa alamat surat elektronik dan/atau nomor telepon seluler, seperti : email, WA, SMS, dan/ atau line yang telah tervalidasi. Panggilan atau pemberitahuan dapat melintasi pengadilan lain karena surat panggilan elektronik  cukup ditembuskan kepada pengadilan di wilayah hukum tempat pihak berperkara tersebut berdomisili. Selain mempermudah dan mempercepat proses penanganan perkara, berarti memangkas pula besarnya biaya panggilan atau pemberitahuan, maka tercipta azas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang selama ini terus diupayakan.

           Dengan telah terimplementasi mekanisme  e-Court di semua pengadilan, maka paling tidak akan meminimalisir kendala tentang berlarut-larutnya pengiriman berkas perkara banding dan kasasi, relaas panggilan tidak sah dan patut, dan pengulangan panggilan kepada pihak berperkara serta penyelesaian perkara melebihi waktu 5 (lima) bulan di pengadilan, khususnya Pengadilan Negeri.  Terpenting tidak ada alasan lagi terlambatnya pengiriman berkas perkara tersebut karena pemberitahuan delegasi.

Aplikasi e-Court menuntut perlu dikembangkan untuk penanganan perkara pidana agar tidak ada alasan lagi lambatnya pengiriman berkas perkara upaya hukum terkendala pemberitahuan, terutama yang melalui bantuan delegasi. Terlambatnya pengiriman berkas perkara banding, dihadapkan pada akan berakhir masa penahanan Pengadilan Tinggi terhadap terdakwa yang berisiko terdakwa keluar demi hukum. Sekalipun dalam perkara yang diancam pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih, penahanan terdakwa masih dapat diperpanjang oleh Mahkamah Agung tetapi tentu menambah beban kerja.

2. Cicilan Biaya Eksekusi

            Pada dasarnya berperkara di pengadilan tidak dapat dihindari diperlukan biaya perkara untuk memproses penyelesaian perkara dari awal yang diakhiri dengan putusan. Dalam perkara perdata pada azasnya biaya perkara ditanggung oleh pihak berperkara yaitu Penggugat/Pembantah/Pelawan, kecuali perkara prodeo. Memang pada amar putusan dinyatakan pihak yang kalah Tergugat/Terbantah/Terlawan dihukum untuk membayar biaya perkara, tetapi dalam praktek realisasinya masih dipertanyakan. Lebih praktis diajukan bersamaan dengan permohonan eksekusi obyek perkara. Apabila belum ditempuh demikian, maka dapat diajukan secara tersendiri. Sita eksekusi terhadap barang milik Termohon Eksekusi untuk pemenuhan membayar biaya perkara merupakan pembelajaran bagi pihak yang kalah lainnya agar membayar biaya perkara secara sukarela. Tentu biaya perkara ini berlanjut untuk kepentingan pelaksanaan putusan (eksekusi) yang ditanggung oleh Pemohon Eksekusi.

            Salah satu  dari sekian banyak penyebab yang komplek  terhambatnya eksekusi adalah biaya eksekusi tidak ditaksir secara menyeluruh mulai keperluan peneguran sampai obyek eksekusi dapat diterima atau dikuasai oleh pemohon eksekusi, melainkan pemohon eksekusi diberi kesempatan oleh petugas pengadilan untuk menyetor lebih dahulu sebatas biaya untuk keperluan peneguran (aanmaning). Akibatnya setelah peneguran dilaksanakan, proses berikutnya tidak berjalan karena tidak ada biaya dan Pemohon Eksekusi pun tidak menyetor biaya sekali pun telah diingatkan.

Permintaan penyetoran biaya eksekusi secara penuh bukan berarti biaya pengadilan mahal karena semata untuk kepentingan Pemohon Eksekusi, asalkan dilandaskan prinsip tranfaransi dan akuntabel. Sisa biaya eksekusi dapat terpantau dalam pembukuan untuk dikembalikan kepada Pemohon Eksekusi setelah pelaksanaan putusan selesai.  Untuk menghindari terjadinya  perbedaan     perlakuan

dalam menentukan besarnya biaya eksekusi, maka Pemohon Eksekusi harus dapat menaksir untuk menentukan besarnya biaya eksekusi terhadap permohonan perkara eksekusi yang diajukannya.

Eksekusi gerbang terakhir dan terpenting penyelesaian perkara yang merupakan tujuan utama bagi setiap orang menyelesaikan sengketa ke pengadilan. Problem lama yang belum terselesaikan atau memenuhi harapan segenap pencari keadilan sebagai pemenang perkara, pengadilan dihadapkan dengan tunggakan perkara eksekusi.  Masalah eksekusi ini perlu ditempatkan pada bagian tersendiri untuk mendapat perhatian dan penanganan khusus. Di era digital ini, sudah saatnya masalah eksekusi ditata kelola secara sistem aplikasi yaitu e-Eksekusi.

Keunggulan sistem aplikasi e-Eksekusi sebagai berikut :

  1. Tercipta sikap mandiri bagi Pemohon Eksekusi dalam menghitung besarnya dan menyetor biaya eksekusi ke bank, termasuk menambah kekurangan biaya eksekusi dan pengembalian sisa biaya eksekusi.
  2. Pemohon Eksekusi dapat memantau dan mengetahui proses eksekusi dari awal sampai akhir.
  3. Memberikan informasi kepada Pemohon Eksekusi agar memahami berbagai hambatan dan kendala eksekusi dan menghapus stigma selama ini memandang pengadilan sebagai penyebab tidak terlaksananya eksekusi.
  4. Mempercepat proses penyelesaian administrasi terkait dengan pemberitahuan dan panggilan sehingga tercipta efisiensi waktu, selain pula hemat biaya, pikiran, dan tenaga.

3. Pengiriman Berkas Perkara Lambat

Batas waktu maksimal pengiriman berkas perkara banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali untuk perkara pidana dan perkara perdata oleh Pengadilan Negeri pengaju ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI  telah ditentukan dalam peraturan, yaitu : 30 hari (Perdata), 14 hari (Pidana), 65 hari (Kasasi), 30 hari (PK Perdata), dan 74 hari (PK Pidana). Ini sebagaimana termuat dalam SIPP, Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Buku IV Tata Laksana Pengawasan, dan Checklist Akreditasi (Pengadilan Negeri). Praktek pengadilan pada umumnya tidak konsisten memenuhi batasan waktu ini, terutama pengiriman berkas perkara perdata. Keadaan ini berpengaruh kepada rendahnya nilai dalam SIPP, bahkan sampai 0 dari nilai maksimal 25.00.

Dalam perkara pidana pun terdapat pula pengiriman berkas perkara pidana oleh Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi melewati batas waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan banding diajukan, tidak memenuhi pasal 236 ayat (1) KUHAP.

Akibatnya dalam perkara tertentu, khususnya perkara anak masa penahanan Pengadilan Tinggi lebih pendek (10 + 15 = 25 hari) sehingga terdapat perkara dalam waktu 1, 2 atau 3 hari harus segera diputus. Khusus untuk perkara anak tidak dapat diajukan perpanjangan penahanan kepada Mahkamah Agung menurut pasal 37 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak “Apabila penahanan anak selama 25 (dua puluh lima) hari berakhir perkara tersebut belum diputus Hakim Banding, anak wajib dikeluarkan demi hukum”. Untuk perkara pidana lainnya pun penahanan tidak dapat diperpanjang ke Mahkamah Agung apabila berkas perkara banding belum diterima oleh Pengadilan Tinggi dari Pengadilan Negeri.

Ini menunjukan masih lemahnya rutinitas pengawasan atasan terhadap bawahan/staf dalam mengontrol pelaksanaan proses pentahapan upaya hukum dalam waktu cepat berupa pemberitahuan-pemberitahuan kepada pihak berperkara. Hilangkan dalih karena dalam proses upaya hukum tersebut adanya pemberitahuan delegasi. Sekiranya pun memang ada lebih perketat kontrol terhadap petugas pelaksana sehingga acuan waktu yang telah ditentukan dalam SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan terpenuhi.

4. Biaya Perkara Pidana

            Menghidari putusan batal demi hukum, maka dalam putusan perkara pidana harus memuat besarnya biaya perkara yang dibebankan kepada terdakwa atau negara (Pasal 197 ayat (1) dan (2) huruf i jo pasal 222 KUHAP. Dalam praktek pengadilan, besarnya berbeda-beda melebihi dari yang telah ditentukan. Pengadilan tingkat berikutnya dalam hal dilakukan upaya hukum, tidak menjadi obyek pertimbangan hukum hakim untuk diperbaiki. Misal dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 236 K/Pid.Sus-LH/2018 pada amar putusan menghukum terdakwa membayar biaya perkara : Putusan PN Tarakan Rp. 5.000,-, putusan PT Kalimantan Timur Rp. 5.000,-, dan putusan kasasi Rp. 2.500,- . Dengan demikian pengadilan tingkat banding menjatuhkan biaya perkara melebihi batas maksimum Rp. 2.500,-.

Terjadi demikian karena kurang menjadi perhatian menerapkan ketentuan mengenai maksimal biaya perkara atau maksimum besarnya biaya perkara tersebut dinilai terlalu kecil atau murah untuk dibebankan kepada terdakwa. Terkhusus dalam perkara korupsi maksimum biaya perkara tersebut menjadi tidak sebanding dengan nilai korupsi yang besarnya milyaran rupiah.

Ketentuan yang mengatur biaya perkara pidana telah berusia kurang lebih 35 tahun, yaitu : Keputusan Menteri Kehakiman No: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  pada poin 27 menyebutkan: “Biaya perkara minimal Rp. 500,- dan maksimal Rp. 10.000,- dengan penjelasan bahwa maksimal Rp. 10.000,- itu adalah Rp. 7.500,- bagi pengadilan tingkat pertama dan Rp. 2.500,- bagi pengadilan tingkat banding.” Bagaimana dengan besarnya biaya perkara putusan kasasi dan Peninjauan Kembali, dalam praktek ditetapkan masing-masing sebesar  Rp. 2.500,- ? Ketentuan ini  sudah tidak sesuai dengan kondisi keuangan dan perekonomian saat ini, perlu segera direvisi dengan mengatur pula besaran biaya perkara putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Biaya perkara yang dibebankan kepada negara selain terhadap terdakwa yang diputus  bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, juga bagi terdakwa yang permohonan pembebasan membayar biaya perkaranya dikabulkan pengadilan (Pasal 222 ayat (2) KUHAP).  Ini hanya merupakan pasal hiasan belaka karena tidak diterapkan atau dimanfaatkan oleh terdakwa yang tidak mampu atau Penasihat Hukumnya. Kenyataannya terjadi Jaksa Penuntut Umum membayarkan biaya perkara terhadap terdakwa yang tidak mampu. Pengadilan perlu mensosilisasikan masalah ini agar terdakwa dapat memperoleh haknya, terlepas sekalipun jumlahnya kecil agar biaya perkara menjadi ditanggung oleh negara. Sumber dananya didapat dengan telah dianggarkan dalam mata anggaran DIPA 03.

Masih terdapat putusan Pengadilan Negeri terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana mati, biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp. 3000,-. Tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 yang mengesahkan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tanggal 22 – 24 November 2017 atas dasar perikemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau penjara seumur hidup biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara.

5. Biaya Sumpah, Saksi, Ahli, dan Juru Bahasa

         Saksi dalam perkara perdata gugatan dan permohonan sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji. Ketika akan menyumpah Ketua Majelis atau Hakim mencari petugas yang mengangkat kitab suci, apabila tidak ada di ruang sidang maka Panitera Pengganti beranjak dari kursi menghampiri saksi dalam bersumpah.

Keberadaan petugas juru sumpah di persidangan akan terlaksana apabila ditetapkan oleh pimpinan pengadilan, seperti Jurusita. Didukung  biaya penyumpahan ini dimuat dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri tentang Biaya Panjar Perkara. Termasuk dimuat pula ongkos-ongkos saksi, para ahli dan juru bahasa sebagaimana ditentukan dalam pasal 182  angka 2 HIR.  Biaya-biaya ini adakalanya luput dimuat dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri sehingga pemandangan persidangan seperti tersebut di atas terus terjadi.

Dengan tidak dimuatnya dalam Surat Keputusan Ketua pengadilan tentang ongkos saksi, ongkos ahli, dan ongkos juru bahasa, maka dalam praktek persidangan ongkos saksi-saksi dan ahli untuk dihadirkan ke persidangan ditanggung kedua pihak berperkara yakni Penggugat dan Tergugat. Adapun juru bahasa untuk menterjemahkan pihak berperkara dan saksi yang tidak mengerti bahasa indonesia pada beberapa pengadilan di daerah menggunakan jasa Panitera Pengganti tanpa bayaran. Pengadilan Negeri di kota besar akan dihadapkan untuk kepentingan persidangan peran  jasa ahli dan juru bahasa sehingga besar pembiayaannya sudah termasuk rincian dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan tersebut.

6. Sisa Biaya Panjar Perkara

Petugas Kepaniteraan Perdata dalam menaksir besarnya panjar biaya perkara gugatan atau permohonan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri tentang Biaya Panjar Perkara. Dengan terlaksananya keterbukaan informasi di pengadilan, sekarang pihak berperkara dapat menghitung sendiri besaran biaya perkara untuk disetor ke bank.

Praktek masih dijumpai, sisa panjar biaya perkara jumlahnya cukup besar sehingga belum sesuai  asas peradilan dengan ‘Biaya Murah”. Terdapat pengembalian sisa panjar biaya perkara dilakukan dengan  surat pemberitahuan dari pengadilan kepada Penggugat. Ini tidak terjadi apabila taksiran besarnya biaya perkara akurat sesuai yang ditentukan. Pengecualian sisa biaya panjar perkara jumlahnya besar karena perkara dicabut, baik perkara gugatan maupun perkara banding. Menghindari adanya surat pemberitahuan pengadilan untuk mengambil sisa panjar biaya perkara, maka setelah perkara diputus, Penggugat langsung diberi tahu untuk mengecek keberadaan sisa panjar biaya perkara.

Sisa panjar biaya perkara merupakan hak Penggugat/Pelawan/Pemohon harus diterima sesuai bukti penerimaan. Mencegah pengembalian sisa panjar perkara sekedar formalitas dan berlarutnya pengembalian, maka kepada pihak yang mendaftar perkara dimintakan nomor rekening bank. Ini dimaksudkan agar setelah proses pemeriksaan perkara selesai, sisa panjar biaya perkara langsung dikirim kepada nomor rekening bank yang bersangkutan.

 

Catatan:

Artikel ini sebelumnya dimuat dalam

Majalah Dandapala Volume IV / Edisi 5

September – Oktober 2018