PENGERTIAN DAN PERBEDAAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN WANPRESTASI DALAM PRAKTIK PERADILAN*

(Oleh: Kurnia Yani Darmono)**

 

Banyak orang masih bingung memahami dengan baik dan membedakan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi. Dalam praktik peradilan, sering kali dijumpai penggugat mencampuradukkan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestai dalam suatu gugatannya. Padahal, ada beberapa perbedaan yang sangat mendasar (prinsipil) antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi. Untuk memahami dengan baik kaidah hukum perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, berikut perbedaannya dan bagaimanakah praktik peradilan menyelesaikan masalah manakala dalam suatu gugatan, ternyata perbuatan melawan hukum dan wanprestasi digabungkan dalam satu gugatan.

Tulisan ini menjelaskan pengertian dan perbedaan antara keduanya dan mengamati penerapannya dalam praktik peradilan, termasuk manakala keduanya dicampuradukkan (digabung) dalam satu gugatan.

Kaidah hukum gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum memang didasarkan pada ketentuan yang bebeda. Gugatan wanprestasi didasarkan pada adanya cedera janji dalam suatu perjanjian sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab. Hal tersebut, didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1343 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan untuk gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ada perbedaan prinsipil antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestas. Namum dalam praktik persengketaan di pengadilan hal tersebut, sesungguhnya tidaklah perlu diperdebatkan secara kaku dan ekstrem, karena menurut Setiawan perbuatan melawan hukum kalau melanggar undang-undang yang berlaku untuk umum. Sedangkan wanprestasi tentang perjanjian yang berlaku untuk para pihak. “Simpel sekali masalahnya,”. Perbedaan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang terus dibesar-besarkan seakan-akan menjadi perdebatan klasik yang tidak pernah usai. Hal ini sebenarnya tidak lebih dari upaya salah satu pihak untuk menghindar memenuhi kewajibannya. “Sebenarnya hukum itu kaidahnya cuma dua : sopo sing salah kudu dihukum, sopo sing ngutang kudu bayar (siapa yang salah harus dihukum, siapa yang berhutang harus membayar), tidak ada lain. Pada akhirnya semua bermuara ke sana”.

Beberapa sarjana hukum bahkan menyamakan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dengan batasan-batasan tertentu. Asser Ruten, berpendapat bahwa tidak ada perbedaan yang hakiki antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Menurutnya, wanprestasi bukan hanya pelanggaran atas hak orang lain, melainkan juga merupakan gangguan terhadap hak kebendaan. Senada dengan Rutten, Yahya Harahap berpandapat bahwa dengan tindakan debitor dalam melaksanakan kewajibannya yang tidak tepat waktu atau tak layak, jelas itu merupakan pelanggaran hak kreditor. Setiap pelanggaran hak orang lain berarti merupakan perbuatan melawan hukum. Dikatakan pula, wanprestasi adalah species, sedangkan genusnya adalah perbuatan melawan hukum.

A. Perbuatan Melawan Hukum

Pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 KUHPerdatadata adalah : “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian.

Sebelum tahun 1919 perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku atau yang melanggar hak subyektif orang lain. Sejak Tahun 1919 (Arrest HR. 31 Januari 1919 – Lidenbaum – Cohen), Pengertiannya diperluas, ditambah dengan

  • Melanggar kaidah tata susila, atau
  • Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Oleh karena itulah kini mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria:

  1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
  2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau
  3. Melanggar kaidah tata susila, atau
  4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Keempat kriteria tersebut menggunakan kata “atau” dengan demikian  untuk   adanya  suatu  perbuatan  melawan  hukum  tidak  disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum  (Baca dan periksa Setiawan, SH,  Empat  Kriteria  Perbuatan  Melawan  Hukum  Perkembangannya  dalam Yurisprudensi, diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991 halaman 121) ;

Suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, masih diperlukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yaitu:

  1. Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam;
  2. Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar (Schutznormtheorie);
  3. Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum.

Melanggar hak subyektif orang lain menurut Meijers: Hak subyektif adalah suatu kewenangan khusus seseorang yang diakui oleh hukum, yang diberikan kepadanya demi kepentingannya. Meliputi:

  1. Hak-hak kebendaan;
  2. Hak-hak pribadi (Mis. Kebebasan, Kehormatan dan Nama baik);
  3. Hak-hak khusus (Mis. Hak penghunian dari si Penyewa);

Melanggar kaidah tata susila adalah kaidah-kaidah moral sejauh hal tersebut diterima oleh masyarakat sebagai kaidah hukum tidak tertulis. Perhatikan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Februari 1986 No. 3191 K/Pdt/1984. Sedangkan criteria perbuatan melawan hukum bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain, pertama kali dipergunakan oleh Hoge Raad Tahun 1919 dalam perkara Lidenbaum – Cohen.

Mengenai unsur kerugian pada perbuatan melawan hukum, pada asasnya semua kerugian materiil yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum harus diganti, meliputi baik kerugian yang nyata-nyata diderita maupun kerugian karena kehilangan yang diharapkan. Namun dalam beberapa hal dibatasi oleh undang-undang (Pasal 1370, 1371 dan 1372 KUHPdt). Gantirugi harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak serta menurut keadaan. Bilamana mengenai kematian, maka satu-satunya ganti rugi yang dapat dituntut adalah hilangnya nafkah hidup bagi orang yang ditinggalkan yang lazimnya diterima dari yang meninggal dunia.

Kerugian inmateriil dibatasi Pasal 1371 dan 1372 KUHPdt. Selain penggantian biaya penyembuhan juga dapat dituntut kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacad. Dinilai juga menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak menurut keadaan. Bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Tuntutan harus dirinci secara jelas. Pada dasarnya pihak yang merasa dirugikan, dapat mengajukan tutntuatan ganti kerugian, dalam hal si korban meninggal dunia, sesuai ketentuan Pasal 1371 KUHPdt yang dapat mengajukan tuntutan ganti ketugian adalah:

  • Suami atau isteri yang ditinggalkan ;
  • Anak atau orang tua si korban;
  • yang lazim mendapat nafkah dari si korban

Manakala pihak yang dirugikan adalah anak belum dewasa, tuntutan gantirugi diajukan oleh orangtua atau walinya.

Tuntutan dapat diajukan terhadap si pelaku (pertanggungan jawab pribadi). Selain itu, menurut 1367 KUHPdt. Juga ada pertanggungan jawab dalam kualitas tertentu yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada dibawah pengawasannya.

  1. Orang tua dan atau wali manakala si Pelaku belum dewasa dan tinggal pada mereka.
  2. Majikan dan orang lain yang mewakili urusan si Pelaku yang sedang bekerja untuknya.

Bentuk tuntutan ganti kerugian dalam perbuatan melewan hukum dapat berupa:

  1. Gantirugi dalam bentuk barang (natura), atau
  2. Dikembalikan ke keadaan semula, atau
  3. Ditiadakan akibat dari perbuatan melawan hukum

Dalam menentukan besarnya ganti kerugian haruslah dipertimbangkan kerugian dalam lapangan harta kekayaan, diperhitungkan:

  1. Kerugian pada benda/materiil
  2. Kerugian pada orang karena luka atau meninggal dunia

Pasal 1370 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Selain itu ada kerugian immateriil/idiil. Perhatikan ketentuan Pasal 1371 Dan 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Apakah setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dipersalahkan terhadap perbuatannya tersebut dan karenanya harus bertanggungjawab atas perbuatannya itu? Pada umumnya memang ya. Pada dasarnya kesalahan mengikuti sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Kecuali, anak-anak dibawah umur, orang yang terganggu kesehatan jiwanya.

Dalam menerapkan kaidah hukum perbuatan melawan hukum juga harus dipertimbangkan faktor salahnya korban yang juga turut berperan atas terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh si pelaku. Oleh karena itu, faktor salahnya korban:

  1. Berpengaruh ketika menetapkan pertanggungjawaban. Dibedakan pertanggungjawaban karena kesalahan (schuld aansprakelijheid) dan pertanggungjawaban resiko (resico aanprakelijheid);
  2. Tanggungjawab si pelaku ditiadakan sejak semula atau dibatasi sampai suatu begian dari kerugian.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 199 K/Sip/1971 tanggal 27 Nopember 1975 – Kelalaian dari pengemudi sendiri mengurangi pertanggungjawaban akan akibat tabrakan itu, sehingga adalah adil jikalau biaya perbaikan oto untuk 1/3 bagian dibebankan kepadanya dan untuk 2/3 bagian dibebankan kepada lawannya.

Hubungan causal antara perbuatan dan kerugian,ada 3 (tiga) teori:

  1. Teori conditio sine quanon (ajaran Von Buri) – semua peristiwa harus dianggap sebab
  2. Ajaran Causa Proxima – hanya mata rantai terakhir saja dari rangkaian sebab yang merupakan penyebab dari kerugian
  3. Teori Adequate – yang dianggap sebagai sebab dari kerugian adalah perbuatan dari rangkaian sebab yang menurut akal yang sehat diduga menimbulkan kerugian tersebut

Oleh karenanya menjadi penting dipertimbangkan unsur essensial terjadinya suatu perbuatan melawan hukum yakni unsur kesalahan pada diri si pelaku, yang dalam perkembangan praktek peradilan saat ini, masalah kesalahan dalam perbuatan melawan hukum yang timbul didasarkan hubungan hukum seorang dengan orang yang lain dalam kejadian tertentu nilainya seringkali menjadi kurang penting, karena ada kecenderungan unsur kesalahan “dikhayalkan”, “diandaikan” atau “diobyektifkan” (de schuldfictie) (deschuldvermoeden) (de schuldobjectivering).

Dari ketiga teknik dalam menentukan adanya kesalahan tersebut, ternyata kesalahan “dikhayalkan” (de schuldfictie) adalah yang paling kasar, sehingga disebut sebagai ketololan dogmatis (een dogmatische dwaasheid) walaupun dapat mencapai hasil yang benar. Sedangkan dengan kesalahan “diandaikan” (deschuldvermoeden), seorang hakim untuk hal-hal tertentu dapat memutar/mengalihkan beban pembuktian. Artinya, pelaku harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Pada kesalahan “diobyektifkan” (de schuldobjectivering), pelaku yang kongkrit diabstrahir. Ukuran yang dipakai bukan lagi individualitis subyektif tetapi dikaitkan pada manusia normal pada umumnya.

Dalam hubungannya dengan adanya perkara pidana, tidak perlu dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, berdasarkan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, tuntutan perbuatan melawan hukum dan ganti kerugian tidak harus diajukan setelah adanya putusan hakim pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan kesalahan Tergugat, karena menurut Pasal 1918 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim yang memeriksa tuntutan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum perkara perdata tidak terikat pada putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang menjatuhkan hukuman kapada seseorang karena suatu kejahatan atau pelanggaran jika dapat dibuktikan sebaliknya. Disamping itu Pasal 1919 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa  “jika seseorang telah dibebaskan dari suatu kejahatan atau pelanggaran yang didakwakan kepadanya, maka pembebasan itu di muka Hakim perdata tidak dapat dimajukan untuk memenangkan suatu tuntutan ganti rugi”. Dengan demikian pihak yang dirugikan dalam suatu perbuatan melawan hukum dapat langsung mengajukan tuntutan ganti kerugian tanpa menunggu proses pidananya. Yurusprudensi tetap Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 25 Mei 1957 No. 18 K/Sip/1956 dalam perkara Ng Kong Po lawan The Lian Kiem yang dalam pertimbangan hukumnya berpendapat “Pada umumnya, apabila dalam suatu perkara perdata salah satu pihak mengajukan suatu putusan pidana untuk membuktikan sesuatu, pihak lawan harus diberi kesempatan untuk mengajukan bukti balasan, tetapi dalam hal ini pemberian bukti balasan tersebut tidaklah perlu karena fakta-faktanya terang dan tidak merupakan perselisihan antara kedua belah pihak, sedang perselisihan paham antara Penggugat untuk kasasi disatu pihak dan Pengadilan Negeri serta Pengadilan Tinggi dilain pihak adalah mengenai kesimpulan yang ditarik dari fakta-fakta itu, yang menurut Pengadilan Penggugat adalah beretikat jahat sedang menurut menurut Penggugat ia beretikat baik (dikutip dari rangkuman yurisprudensi Mahkamah Agung RI, diterbitkan MARI, Jakarta, tahun 1993, hal. 315).

B. Wanprestasi

Seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitor) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitor terdiri dari empat macam, yaitu:

  1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
  2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
  3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
  4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang (debitor) yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko atau membayar biaya perkara.

Dalam praktik manakala ada bantahan tentang adanya wanprestasi maka hakim harus mempertimbangkan bagaimanakah sebenarnya segi-segi hukum perjanjian mengatur suatu perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak tersebut, dalam relevansinya dengan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh mereka, sehingga pada akhirnya nanti dapat disimpulkan apakah benar pihaktersebut (Tergugat) telah melakukan wanprestasi dan ataukah memang prestasi dimaksud tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh mereka, berhubung dengan adanya suatu keadaan khusus dalam hubungan hukum yang terjadi diantara para pihak (Penggugat dengan Tergugat) tersebut.

Untuk menentukan apakah tindakan salah satu pihak (Tergugat) adalah suatu perbuatan wanprestasi yang merugikan pihak lainnya (Penggugat), tentunya selain diperhatikan unsur-unsur dan kriteria serta syarat adanya suatu wanprestasi yang utama adalah adanya kewajiban yang bertimbal balik dan seimbang antara suatu pihak, selaku orang yang telah ditunjuk untuk melakukan perbuatan (prestasi) tertentu, apakah telah melaksanakan tugasnya dengan etikad baik (in goodfaith) dan penuh tanggung jawab (and with full sense of responsibility), dalam hubungannya dengan tindakan pihak yang satu karena telah melakukan penolakan atas perbuatan (prestasi) yang telah dilakukan pihak lainnya tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, Hakim harus menyimpulkan apakah telah dapat dibuktikan tentang adanya perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Dengan demikian menjadi penting dipertimbangkan bagaimanakah sesungguhnya maksud dari perjanjian yang telah dilakukan para phak tersebut, dan juga apakah salah satu pihaknya telah memenuhi dan ataukah sama sekali belum memenuhi prestasinya terhadap pihak lainnya. Oleh karena itulah fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan tersebut, seharusnya dikaji dengan mempertimbangkan prestasi pihak tersebut dinilai sebagai suatu kewajiban dari janjinya atau sebagai syarat (condition), dan hal tersebut tentunya akan membawa akibat hukum yang berbeda dalam menilai tindakan para pihak, yaitu:

  1. Dalam hal tindakan pihak tesebut, dipandang sebagai kewajiban, maka tentunya pihak tersebut, dapat dituntut untuk memenuhi kewajibannya tersebut.
  2. Dalam hal tindakan pihak tersebut dipandang sebagai syarat (condition), maka tentunya pihak tersebut, tidak dapat dituntut selama pihak lainnya belum memenuhi semua kewajibannya.

Setelah memahami segi-segi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, perlu dipahami pula akibat hukum dari wanprestasi adalah:

  1. Perjanjian tetap ada.
  2. Debitor harus membayar ganti rugi kepada kreditor (Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
  3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitor, jika halangan itu timbul setelah debitor wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditor. Oleh karena itu, debitor tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
  4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditor dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ganti kerugian itu terdiri atas 3 bagian. yaitu:

  1. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh pihak.
  2. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan satu pihak yang diakibatkan oleh pihak
  3. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditor apabila debitor tidak lalai.

C. Perbedaan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dapat dilihat dari:

  1. C. Sumber

Wanprestasi timbul dari persetujuan (agreement). Artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang.”

Wanprestasi terjadi karena debitor (yang dibebani kewajiban) tidak memenuhi isi perjanjian yang disepakati, seperti:

  1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ; atau
  2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan ; atau
  3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ; atau
  4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya ;

          C.2 . Timbulnya hak menuntut.

Pada wanprestasi diperlukan lebih dahulu suatu proses, seperti Pernyataan lalai (inmorastelling, negligent of expression, inter pellatio, ingeberkestelling). Hal ini sebagaimana dimaksud pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” atau jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang mengatakan debitor langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (summon) atau peringatan. Hal ini diperkuat yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan :“apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitor belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditor”.

C.3. Tuntutan ganti rugi (compensation, indemnification)

Pada wanprestasi, perhitungan ganti rugi dihitung sejak saat terjadi kelalaian. Hal ini sebagaimana diatur Pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditor sejak perikatan lahir. Jika debitor lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu, semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya”.

Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan, “biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditor, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya”. Berdasarkan pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, dalam wanprestasi, penghitungan ganti rugi harus dapat diatur berdasarkan jenis dan jumlahnya secara rinci seperti kerugian kreditor, keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian tesebut dipenuhi dan ganti rugi bunga (interst). Dengan demikian kiranya dapat dipahami bahwa ganti rugi dalam wanprestasi (injury damage) yang dapat dituntut haruslah terinci dan jelas. Sementara, dalam perbuatan melawan hukum, tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan pasal 1265 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak perlu menyebut ganti rugi bagaimana bentuknya, tidak perlu perincian. Dengan demikian, tuntutan ganti rugi didasarkan pada hitungan objektif dan konkrit yang meliputi materiil dan moril. Dapat juga diperhitungkan jumlah ganti rugi berupa pemulihan kepada keadaan semula (restoration to original condition, herstel in de oorpronkelijke toestand, herstel in de vorige toestand). Meskipun tuntutan ganti rugi tidak diperlukan secara terinci, beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung membatasi tuntutan besaran nilai dan jumlah ganti rugi, seperti:

Putusan Mahkamah Agung No. 196 K/ Sip/ 1974 tanggal 7 Oktober 1976 menyatakan “besarnya jumlah ganti rugi perbuatan melawan hukum, diperpegangi prinsip Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni didasarkan pada penilaian kedudukan sosial ekonomi kedua belah pihak”.

Putusan Mahkamah Agung No. 1226 K/Sip/ 1977 tanggal 13 April 1978, menyatakan, “soal besarnya ganti rugi pada hakekatnya lebih merupakan soal kelayakan dan kepatutan yang tidak dapat didekati dengan suatu ukuran”. Untuk jelasnya perbedaan perbuatan melawan hukum dengan wamprestasi dapat dilihat dalam table berikut ini.

 

Tabel : Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Wanprestasi

 

Ditinjau dari Perbuatan Melawan Hukum Wanprestasi
Sumber hukum PMH menurut Pasal 1365 KUHPerdata timbul akibat perbuatan orang Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPerdata timbul dari persetujuan (agreement)
Timbulnya hak menuntut Hak menuntut ganti rugi karena PMH tidak perlu somasi. Kapan saja terjadi PMH, pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi Hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi timbul dari Pasal 1243 KUHPerdata, yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai (somasi)
Tuntutan ganti rugi KUHPerdata tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi. Dengan demikian, bisa dgugat ganti rugi nyata dan kerugian immaterial KUHPerdata telah mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut dalam wanprestasi

D. Penerapan Dalam Praktek Peradilan

Menjadi tugas hakim atau pengadilan untuk menetapkan hukum untuk sesuatu keadaan tertentu, atau menetapkan hukum antara undang-undang, menetapkan apakah yang “hukum” antara dua pihak yang bersangkutan itu. Dalam sengketa yang berlangsung di muka hakim itu, masing-masing pihak memajukan dalil-dalil yang saling bertentangan. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil-dalil manakah yang tidak benar. Berdasarkan duduknya perkara yang ditetapkan sebagai yang sebenarnya itu, hakim dalam amar atau “dictum” putusannya, memutuskan siapakah yang dimenangkan dan siapakah yang dikalahkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 Rbg bahwa tidak hanya peristiwa saja yang dapat dibuktikan, tetapi juga suatu hak. Oleh karena itulah kalau dulu seorang Penggugat yang menuntut kembali barang miliknya diwajibkan mendalilkan peristiwa-peristiwa bagaimana ia memperoleh hak miliknya (jual beli dan penyerahan tukar-menukar), sekarang ia sudah dapat diterima apabila ia secara singkat mendalilkan bahwa ia adalah pemilik, atau bahwa ia mempunyai hak milik atas barang sengketa. Pendirian para sarjana sekarang yang dianut oleh praktik peradilan ialah, bahwa surat gugat itu sudah mencukupi asal Tergugat sudah dapat mengerti berdasarkan apa Penggugat itu mengadakan tuntutannya. Dengan demikian, para pihak yang bersengketa itu diwajibkan membuktikan tentang “duduknya perkara”. Tentang bagaimana hukumnya, bukanlah kewajiban mereka untuk membuktikannya karena hal tersebut adalah kewajiban hakim untuk mengetahui hukum itu dan menerapkan hukum ini, sesudah ia mengetahui tentang duduknya perkara. Sudah menjadi communis opinio hakim yang harus mengkonstatir peristiwa, mengkualifisirnya dan kemudian mengkonstituirnya.

Dalam praktik peradilan penggabungan gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan juga diperbolehkan. Hal ini dapat dilihat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung pada  Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2686 K/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987 dan juga Putusan Mahkamah Agung Nomor: 866 K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007 dimana dalam pertimbangan hukum pada putusannya menyatakan “ bahwa sungguhpun dalam gugatan terdapat posita Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi dengan tegas diuraikan secara terpisah, maka gugatan yang demikian yang berupa komulasi obyektif dapatlah dibenarkan “ .

  • Tulisan ini merupakan gabungan dari pendapat para penulis yang dikutip dari beberapa buku sebagai sumber daftar bacaan. Selain itu, penyusunan tulisan ini juga mengutip dari beberapa referensi yang diunduh dari internet sebagai sumber referensi.
  • Tulisan ini (dalam bentuk power point dan Bahan Ajar) sebelumnya pernah diterbitkan dan digunakan sebagai bahan ajar untuk kegiatan pelatihan teknis yudisial di lingkungan Mahkamah Agung RI dan beberapa Fakultas Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta, Universitas Palangka Raya dan Universitas Widya Gama Samarinda;
  • Penulis adalah Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda

Daftar Bacaan :

  1. Djoko Imbawani, 2019, Hukum Perdata, Setara Press, Bandung
  2. Edy Lisdiyono, 2019, Kapita Selekta Hukum Perdata, Setara Press, Bandung.
  3. Badrulzaman, Mariam Darus, 2006, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Alumni, Bandung.
  4. Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen Hukum Perutangan, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum, Yogyakarta
  5. Setiawan, Rachmat, 2007, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Alumni, Bandung
  6. Sjahdeini, Sutan Remy, dkk, 2007, Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbuatan Melawan Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, Jakarta
  7. Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 2010, Hukum Perutangan, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta
  8. Subekti, R. dan Tjitrosudibio, 2006, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT Pradnya Paramita, Jakarta
  9. Subekti, R., 2008, Hukum Perjanjian, PT Intermassa, Jakarta
  10. Suharnoko, 2014, Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus, Prenada Media, Jakarta Vollmar, H.F.A., 2007, Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II, CV Rajawali, Jakarta
  11. Agustina, Rosa, 2008, Perbuatan Melawan Hukum, FH Universitas Indonesia, Jakarta. Badrulzaman, Mariam Darus, 2006, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Alumni, Bandung.
  12. Setiawan, 2006, Empat Kriteria Perbuatan Melanggar Hukum dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi, Varia Peradilan No. 16, Desember 2006
  13. Setiawan, Rachmat, 2007, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Alumni, Bandung Sjahdeini, Sutan Remy, dkk, 2007,

Referensi Internet

  1. https://www.researchgate.net/publication/318566593_PENERAPAN_BATAS-BATAS_WANPRESTASI_DAN_PERBUATAN_MELAWAN_HUKUM_DALAM_PERJANJIAN
  2. https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3616/perbuatan-melawan-hukum-dan-wanprestasi-sebagai-dasar-gugatan
  3. http://advokatku.blogspot.com/2009/01/wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum.html