PENDAPAT HUKUM / LEGAL OPINION

TUNTUTAN GANTI RUGI DALAM PERKARA PRAPERADILAN

Oleh

Tim Diskusi Pengadilan Negeri Tanah Grogot

 

Rasa syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME yang telah memberikan nikmat sehat, perlindungan dan kasih sayang sehingga kami, para Hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot dapat menyelesaian tugas diskusi tentang hal-hal pelaksanaan tuntutan ganti rugi melalui  sidang praperadilan.

Hasil diskusi ini merupakan proses dari mekanisme diskusi yang telah dilakukan oleh seluruh hakim dengan membagi 3 (tiga) issue/permasalahan yang telah diberikan kepada seluruh hakim melalui  3 (tiga) kelompok yang dibentuk. Selanjutnya seluruh permasalahan tersebut dibahas oleh seluruh kelompok dalam acara Coffee Morning yang diadakan di Ruang Rapat Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada hari Jum’at tanggal 19 Juni 2020, dengan hasil diskusi sebagai berikut :

A. Permasalahan Pertama

I. Masalah / Issue :

  • Apakah Terdakwa yang dijatuhi putusan bebas (vriejspraak) atau dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging) dapat mengajukan tuntutan ganti rugi melalui lembaga praperadilan

II. Aturan / Rules :

  1. Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, untuk selanjutnya akan disebut dengan “KUHAP”;
  2. Bab IV Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, yang diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, untuk selanjutnya akan disebut dengan “PP Pelaksanaan KUHAP”;
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/P     III. Analisa / Analysis :
  1. Bahwa ketentuan dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yang pada pokoknya berbunyi : “Tersangka, Terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”;
  2. Bahwa merujuk pada ketentuan dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa yang diadili karena kekeliruan hukum yang diterapkan dapat menuntut ganti kerugian;
  3. Bahwa pengertian “kekeliruan hukum yang diterapkan” menurut Yahya Harahap,[1] terjadi dalam hal :
  • Surat Dakwaan Batal Demi Hukum,
  • Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima,
  • Apa yang didakwakan tanpa didukung alat bukti yang sah atau tidak memenuhi batas minimum pembuktian 2 (dua) alat bukti, sehingga Terdakwa diputus bebas (vriejspraak),
  • Apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtvervolging),
  1. Bahwa mendasarkan pada pendapat M. Yahya Harahap[2] tersebut, maka dapat disimpulkan Terdakwa yang dijatuhi putusan bebas (vriejspraak) atau dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging) merupakan suatu bentuk salah penerapan hukum atau kesalahan terhadap hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, sehingga Terdakwa berhak menuntut ganti kerugian;
  2. Bahwa dari ketentuan dalam Pasal 95 ayat (5) KUHAP, maka dapat disimpulkan pemeriksaan terhadap ganti kerugian tersebut mengikuti acara praperadilan dan pengajuan ganti kerugian tersebut merupakan kompetensi atau kewenangan dari praperadilan di Pengadilan Negeri[3], hal ini sebagaimana ditegaskan pula dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 98/Pid.Pra/2016/PN JKT.SEL;
  1. Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 57-58.
  2. Ibid.
  3. Bandingkan dengan Witan
  4. MK.02/2018 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.02/2019 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2018 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019, untuk selanjutnya akan disebut dengan “Permenkeu Nomor 206”;
  5. to, D.Y., Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori dan Praktek, Mengurai Konflik Norma dan Kekeliruan dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan, Penerbit Imaji Cipta Karya, Jakarta, 2019, hlm. 172, yang pada pokoknya berpendapat bahwa ganti kerugian terhadap Terdakwa yang dijatuhi putusan bebas (vriejspraak) atau dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging) diajukan dalam bentuk permohonan (volunteer) ke pengadilan dengan mengikuti acara pemeriksaan praperadilan, argumen yang dibangun adalah karena permohonan ganti kerugian akibat dijatuhkannya putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan tinggal menentukan nilai kerugian yang harus dibayar saja.

6. Bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 7 PP Pelaksanaan KUHAP, dapat disimpulkan jika tuntutan ganti      kerugian terhadap Terdakwa yang dijatuhi putusan bebas (vriejspraak) atau dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging) dapat diajukan dalam tenggang waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima oleh Terdakwa dan tata cara pembayaran ganti kerugian tersebut adalah mengikuti ketentuan dalam Permenkeu Nomor 206;

IV. Simpulan :

Berdasarkan analisa tersebut diatas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

  1. Bahwa Terdakwa yang dijatuhi putusan bebas (vriejspraak) atau dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging) dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui lembaga praperadilan dan prosesnya diselesaikan menurut hukum acara praperadilan;
  2. Bahwa tenggang waktu untuk mengajukan ganti kerugian oleh Terdakwa yang dijatuhi putusan bebas (vriejspraak) atau dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging) adalah paling lama 3 (tiga) bulan yang dihitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima oleh Terdakwa;

Namun dalam proses diskusi ada pula hakim yang berpendapat terhadap putusan bebas atau lepas tidak tepat apabila diajukan tuntutan ganti rugi melalui proses sidang praperadilan dengan alasan sidang praperadilan adalah persidangan yang dilakukan sebelum perkara pokok diperiksa/disidangkan, kata ‘pra’ menegaskan peradilan yang dilakukan sebelum pemeriksaan perkara pokok dilangsungkan, padahal terhadap putusan bebas atau lepas perkara pokoknya telah disidangkan terlebih dahulu. Sehingga lebih tepat apabila tuntutan ganti rugi diajukan secara tersendiri dengan menggunakan hukum acara praperadilan tetapi tidak menggunakan lembaga praperadilan. Namun kendalanya terhadap pendapat

Tentunya pendapat demikian tidak dapat dipertahankan dengan pertimbangan, pertama, istilah permohonan (volunter) dan gugatan (contentius), hanya dikenal dalam ranah hukum acara perdata, sedangkan praperadilan merupakan lembaga khusus dan spesifik yang dikenal dalam hukum acara pidana, kedua, dalam hukum acara pidana menganut asas lex certa, lex stricta, dan lex praevia, sehingga ketentuannya tidak dapat ditafsirkan secara lain, karena dalam ketentuan Pasal 95 ayat (5) KUHAP telah secara jelas dan tegas menyatakan permasalahan ganti kerugian tersebut mengkuti acara praperadilan.

ini Register apa yang akan digunakan untuk mendaftarkan perkara a quo tersebut ?.

Dari 10 orang hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot 9 orang hakim berpendapat terhadap putusan bebas atau putusan lepas dapat diajukan tuntutan ganti rugi melalui permohonan praperadilan dan 1 orang hakim berpendapat terhadap putusan bebas atau putusan lepas tidak dapat diajukan tuntutan ganti rugi melalui proses praperadilan.

Adanya perbedaan pendapat tersebut dalam diskusi adalah merupakan kebebasan hakim dalam berpendapat dan oleh karenanya forum diskusi ini mengembalikan kepada masing-masing hakim putusan yang akan ia tetapkan selama ia dapat mempertanggungjawabkan baik secara keilmuwan maupun profesionalitas;

B. Permasalahan Kedua

I. Masalah (Issue)

Apakah eksepsi dapat diajukan dalam proses praperadilan?

II. Peraturan (Regulations)

  • Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
  • Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg);
  • Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983;

III. Analisis (Analysis)

Secara spesifik, proses beracara praperadilan diatur dalam Pasal 82 KUHAP, namun pasal tersebut tidak memuat ketentuan yang spesifik apakah diperkenankan mengajukan eksepsi atau tidak, sehingga perlu untuk melakukan sebuah penafsiran hukum. mengingat praperadilan merupakan suatu konstruksi hukum acara pidana yang diberlakukan secara khusus sejak berlakunya KUHAP, dan mengingat ketentuan pada KUHAP tidak menyatakan pencabutan berlakunya Herziene Inlandsche Reglement (HIR) untuk daerah Pulau Jawa dan Madura, dan Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg) untuk daerah luar Pulau Jawa dan Madura, maka hakim dapat melakukan penafsiran historis hukum terhadap KUHAP dan hukum acara pidana pendahulunya tersebut. Kemudian, baik HIR maupun Rbg yang merupakan hukum acara pada zaman kolonial tidak memisahkan secara tegas hukum acara pidana dan hukum acara perdata, dan dalam Pasal 125 ayat (1) jo. 133, 136 HIR dikenal mekanisme eksepsi.

Namun, Hakim perlu mempertimbangkan untuk membatasi dan menyederhana-kan proses jawab jinawab secara sedemikian rupa dalam praperadilan agar tidak melampaui tenggat waktu 7 (tujuh) hari setelah hari sidang pertama, atau apabila terlampaui maka akan berdampak pada munculnya proses pengawasan dan pendisiplinan terhadap hakim yang bersangkutan.

IV. Simpulan

Eksepsi dapat diajukan dalam sidang praperadilan karena meskipun tidak diatur dalam KUHAP, tetapi metode pendekatan historis masih dapat diberlakukan terhadap Hukum Acara Pidana Indonesia yaitu dengan mengikuti ketentuan pada HIR atau RBg dengan mempertimbangkan manajemen persidangan yang diperlukan agar tenggat waktu 7 hari setelah hari sidang pertama tetap tercapai.

C. Permasalahan Ketiga

I. Masalah (Issue)

Dalam putusan penetapan permohonan pra peradilan ganti kerugian yang paling tepat apakah menggunakan amar “MENGADILI” atau “MENETAPKAN”?

II. Peraturan (Rules) Ketentuan Yuridis tentang Ganti Kerugian

  • Pasal 95 KUHAP:
  1. Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
  2. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
  3. Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
  4. Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
  5. Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.
  • Pasal 96 KUHAP:
  1. Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.
  2. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

III. Analisis dan Simpulan

  • Sebagaimana ketentuan Pasal 96 ayat (1) KUHAP, putusan pemberian ganti rugi berbentuk penetapan dan hakim menjatuhkan diktum yang bersifat deklarotoir (hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta);
  • Permohonan ganti kerugian bersifat ex parte (bersifat sepihak) dan termasuk dalam jenis gugatan voluntair karena substansi dari permohonan ganti kerugian bukan lagi mengenai masalah penangkapan, penahanan, penuntutan dan proses peradilan atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP namun bertujuan untuk menentukan besarnya nilai tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh pemohon;
  • Dari uraian di atas, kami mengambil kesimpulan bahwa dalam putusan penetapan permohonan pra peradilan ganti kerugian paling tepat menggunakan amar “MENETAPKAN”;
  • Selain itu D.Y. Witanto dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori dan Praktik berpendapat bahwa permohonan ganti kerugian lebih tepat dijatuhkan hakim dalam bentuk putusan karena ada pihak lain yang akan dibebankan untuk membayar biaya ganti kerugian yaitu negara. Namun karena Pasal 96 ayat (1) KUHAP jelas menyatakan putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan, maka D.Y. Witanto pada akhirnya kembali berpedoman pada ketentuan Pasal 96 ayat (1) KUHAP.

Demikian hasil diskusi ini kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan, senantiasa kami mohonkan bimbingan dan arahan Bapak KPT dan Bapak WKPT serta Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Samarinda;

Terima kasih atas segala perhatian Bapak.

Hormat kami seluruh Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot.

 Jum’at 19 Juni 2020,  KOPI MORNING PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT  DALAM DISKUSI “TUNTUTAN GANTI RUGI DALAM PERKARA PRAPERADILAN” (1. BOEDI HARYANTHO, S.H., M.H., KPN, 2. SUHARYANTI, S.H., WKPN, 3. ASMA FANDUN, S.H., HAKIM, 4. ROBY HERMAWAN C, S.H., M.H, 5. SULARKO, S.H, 6. ROMI HARDHIKA, S.H., HAKIM, 7. WISNHU ADI DHARMA, S.H., HAKIM, 8. ANIS ZULHAMDI MUKHTAR, S.H., HAKIM, 9. ADITYA CANDRA F, S.H., M.H., HAKIM, 10. RAHMAT INDERA SATRYA, S.H., HAKIM).