Ganti Kerugian dalam Pra Peradilan

oleh

Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H. (Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II)

A. Pengantar

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 butir 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa pengertian ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarakan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Ganti kerugian merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa atau keluarganya ketika mengalami tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak sesuai prosedur KUHAP.

Selanjutnya KUHAP mengatur mengenai ganti kerugian dalam beberapa bab yang berbeda, yakni Bab X bagian kesatu tentang Praperadilan[1], kemudian dalam Bab XII bagian kesatu tentang Ganti Kerugian dan pada Bab XIII Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Terdapat perbedaan antara Ganti kerugian sebagaimana diatur dalam pasal 77 huruf b (Bab X bagian kesatu KUHAP) dan ganti kerugian dalam Bab XII bagian kedua KUHAP dengan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian berdasarkan Bab XIII, yakni ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Bab X dan Bab XII KUHAP adalah terkait dengan ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka atau terpidana yang dilakukan upaya paksa, namun diputus bebas atau lepas atau karena perkaranya tidak dilanjutkan ke Pengadilan, sedangkan dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian adalah tuntutan ganti kerugian diajukan oleh korban kepada pelaku tindak pidana dengan cara memasukan gugatan ganti kerugian tersebut bersama-sama dengan tuntutan penuntut umum.

Apabila diklasifikasikan, ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Bab X dan Bab XII KUHAP meliputi 2 (dua) hal yaitu, Pertama, Ganti kerugian akibat perkaranya tidak jadi diajukan ke pengadilan, yang berarti prosesnya baru sampai pada tahap penyidikan atau penuntutan, kemudian diajukan tuntutan ganti kerugian melalui praperadilan. Kedua, ganti kerugian akibat diputus tidak bersalah oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dituntut melalui permohonan tersendiri ke pengadilan dengan mengikuti acara pemeriksaan praperadilan.[2]

[1]Pasal 77 b KUHAP

[2]D.Y Witanto, Hukum Acara Praperadilan dalam Teori dan Praktik, Imaji Cipta Karya, Depok, 2019, hlm.169

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHAP menyebutkan bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang: (a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; (b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; (c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Kemudian mengacu pada Pasal 77 KUHAP menentukan bahwa praperadilan adalah menjadi kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus yang meliputi tentang: (a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; (b) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Dan juga berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 211/PUU-XII/2014, praperadilan berwenang juga untuk memeriksa sah atau tidaknya penyitaan, penggeledahan dan penetapan tersangka;

Berdasarkan uraian umum di atas, Penulis akan menitikberatkan pembahasan mengenai ganti kerugian yang diakomodir melalui Praperadilan sebagaimana diatur dalam Bab X dan Bab XII KUHAP.

B. Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana

Tuntutan permintaan ganti kerugian yang dilakukan tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya merupakan salah satu perwujudan perlindungan hak asasi dan harkat martabat. Ganti rugi, sebagai imbalan kepada orang yang tidak bersalah karena kekeliruan dalam menerapkan hukum acara pidana, sudah lebih dari satu abad dipersoalkan di berbagai Negara.[1] Indonesia, sebagai Negara yang baru merdeka saat itu memberikan pengaturan mengenai ganti rugi dan rehabilitasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.[2] Sebelum undang-undang tersebut dikeluarkan, di Indonesia belum ada regulasi yang mengatur mengenai ganti rugi, kecuali dalam proses perdata yakni dalam pasa 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) atau perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige

[1]Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, edisi kedua cetakan ketiga belas, Sinar grafika, Jakarta, 2019, hlm. 193

[2]Saat ini diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

overheidssdaad). Ganti kerugian lebih menitikberatkan pada timbulnya suatu keadaan yang menyebabkan adanya kerugian diakibatkan oleh suatu perbuatan hukum. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut dan lebih bersifat keperdataan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sejarah ganti kerugian di Indonesia mulai diakomodir dalam ketentuan hukum acara perdata dimana tuntutan ganti rugi merupakan tuntutan hak-hak perdata yang diadopsi kemudian dalam ketentutan hukum acara pidana (KUHAP) dengan tujuan agar perkara gugatan tersebut pada suatu ketika dapat diputus bersama dengan putusan perkara pidana yang bersangkutan sebagai bentuk pelaksanaan dari asas peradilan yang cepat, murah atau ringannya biaya dan sederhana.[1]

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pengertian secara baku mengenai ganti kerugian telah diatur dalam KUHAP. Menurut M.Yahya Harahap[2], terdapat beberapa penegasan yang berkenaan dari tuntutan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam pasal di atas, yakni: (1) Ganti kerugian merupakan hak tersangka atau terdakwa; (2) hak itu pemenuhan berupa “imbalan sejumlah uang”; (3) hak atas imbalan sejumlah uang tersebut diberikan kepada tersangka atau terdakwa atas dasar: Karena terhadapnya dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan atau peradilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang; Karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan;

Ganti rugi merupakan upaya hukum untuk mendapatkan jaminan keadilan ketika aparat penegak hukum tidak melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam KUHAP. Berkaitan hal di tersebut, Prof. Andi Hamzah menguraikan bahwa dalam perundang-undangan Negara lain dan juga dalam literatur sering disebut tiga macam ganti kerugian, yakni:[3]

  1. Ganti kerugian karena seseorang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau salah dalam menerapkan hukum;
  2. Ganti kerugian kepada pihak ketiga atau korban (victim of crime atau beledigde partij);
  3. Ganti kerugian kepada berkas terpidana sesudah peninjauan kembali (herziening).

[1]Martiman Prodjohamidjojo, Ganti Rugi dan Rehabilitasi, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 6

[2]M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, tentang Pemeriksaan Sidang Pendailan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, edisi kedua cetakan keenam belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2019 hlm. 38

[3]Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana….Op.cit., hlm 207

Sebagiamana diatur dalam KUHAP, ganti kerugian yang diakomodir melalui lembaga praperadilan hanya poin 1 dan 3. Sedangkan untuk poin 2 di atas, dilakukan melalui penggabungan gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh penuntut umum dalam tuntutannya.

C. Praperadilan Sebagai Sarana Menuntut Ganti Kerugian

Landasan hukum bagi pengadilan untuk memberikan ganti kerugian dan rehabilitasi tercantum dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi bahwa “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Berkaitan dengan hal ini secara formil sebagaimana diatur dalam KUHAP[1], bahwa pemeriksaan ganti kerugian dilakukan dengan mengikuti acara praperadilan.

Secara terminologi Praperadilan terdiri dari dua kata yakni “pra” yang artinya sebelum dan peradilan artinya proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Prapradilan bukan lembaga peradilan yang berdiri sendiri jika ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilannya. Praperadilan juga bukan sebagai instansi peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana.[2] Pengaturan mengenai Praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai Pasal 83 KUHAP. Disamping itu, praperadilan juga memiliki kewenangan lain yakni memeriksa dan memutus tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan 97 KUHAP. Praperadilan merupakan pengawasan horisontal kepada aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya kadang melakukan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang, sehingga dengan tindakanya itu maka aparat penegak hukum dapat diajukan melalui sidang praperadilan. Selain itu, pengawasan tersebut mendorong agar penyidik dan penuntut umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tetap memperhatikan sikap kehati-hatian yang tinggi karena kewenangan dalam penegakan hukum pidana akan beririsan dengan hak dan kebebasan seseorang.[3] Tanpa adanya kontrol dari lembaga lain, penggunaan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan serta

[1]Pasal 95 ayat (5) menyebutkan bahwa pemeriksaan terhadap ganti kerugian yang diajukan oleh Tersangka, Terdakwa, Terpidana atau ahli warisnya mengikuti acara praperadilan.

[2]M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan…Op.cit., hlm 1

[3]D.Y.Witanto, Hukum Acara Praperadilan…Op.cit., hlm 7

penetapan seseorang menjadi tersangka dapat melahirkan kesewenang-wenangan dari aparatur penegak hukum. Kemudian praperadilan juga dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan peran antara aparatur penegak hukum dengan tersangka dalam proses pemeriksaan, hal ini sebagai implementasi dari asas aquisatoir[1] yang memberikan kebebasan kepada tersangka dalam menghadapi proses pemeriksaan.

Berkaitan dengan hal di atas, Praperadilan merupakan sarana untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian akibat tidak sahnya penangkapan, tidak sahnya penahanan, penyitaan, penggeledahan dan penetapan tersangka dan juga tuntutan rehabilitasi atas tindakan tersebut. Pada pengambilan keputusan oleh Hakim dalam pemeriksaaan ganti rugi akibat sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan serta penetapan status tersangka, dalam praperadilan harus memuat dengan jelas dasar alasannya dan harus berisi perintah kepada penyidik atau jaksa untuk membebaskan tersangka jika putusan hakim praperadilan menetapkan suatu upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau jaksa tersebut tidak sah serta harus juga mencantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabiltasi jika dimintakan.[2] Pada ganti kerugian dalam pemeriksaan praperadilan, titik berat praperadilan adalah memeriksa apakah aparat telah melaksanakan atau tidak melaksanakan ketentuan undang-undang atau apakah aparat telah melaksanakan perintah jabatan yang menjadi wewenangnya atau tidak atau hal lain yang menyebabkan kekeliruan.[3]

Berdasarkan ketentuan pasal 95 KUHAP, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya ganti rugi dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu: (1) Ganti kerugian atas penangkapan, penahanan atau tindakan lain yang tidak sah dan pemeriksaan terhadap ganti kerugian mengikuti acara praperadilan; (2) Ganti kerugian atas seseorang yang diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang sesuai dengan Pasal 95 ayat (1). Kemudian Pasal 95 ayat (4) KUHAP pada pemeriksaan praperadilan tuntutan ganti kerugian, ketua pengadilan negeri menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara yang bersangkutan dan pemeriksaannya harus sesuai Pasal 95 ayat (5) yaitu pemeriksaannya harus mengikuti acara praperadilan.

[1]Asas Aquisatoir adalah asas yang memposisikan tersangka atau terdakwa sebagai subjek pemeriksaan.

[2]Heri Purwanto, Upaya Ganti Rugi Pada Lembaga Praperadilan Akibat Tidak Sahnya Penangkapan dan Penahanan Pasca Dikeluarkannya PP Nomor 92 Tahun 2015, Jurnal Hukum UMY Volume 23 No.1, Yogyakarta, 2016, hlm  53

[3]Bambang Poernomo, Pokok-pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan KUHAP, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 143

Merujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Yahya Harahap[1], bahwa secara normatif pengaturan mengenai pelaksanaan tuntutan ganti kerugian melalui praperadilan di Pengadilan Negeri telah diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang sifatnya masih aturan pokok dan memerlukan peraturan pelaksananya. Dan sebagai peraturan pelaksananya, pembuat undang-undang telah menjabarkan dalam Bab XII bagian kesatu KUHAP. Namun, apa yang diatur dalam KUHAP tersebut masih belum sempurna dan belum mengatur secara keseluruhan hal-hal yang berhubungan dengan masalah tuntutan ganti kerugian yang meliputi: (1) kepada siapa tuntutan ganti kerugian itu ditujukan; (2) tidak jelas perhitungan jumlah imbalan / ganti kerugian; (3) batas waktu mengajukan tuntutan ganti kerugian.[2] Berkaitan dengan hal ini, Penulis sepakat dengan pendapat dari Yahya Harahap, secara normatif perlu ada pengaturan formil dan baku yang mengatur mengenai penanganan ganti kerugian dalam perkara pidana. Karena makna praperadilan sebagaimana diuraikan sebelumnya terkesan menjadi kabur ketika proses pemeriksaan ganti kerugian tersebut adalah berkaitan dengan ganti rugi yang diajukan oleh Terdakwa yang diputus bebas atau lepas atau Terpidana yang telah menjalani masa pidananya kemudian mengajukan Peninjauan Kembali atas putusannya tersebut. Selain itu, tuntutan ganti kerugian atas upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau jaksa sebelum perkara tersangka/terdakwa itu diputus merupakan tuntutan tambahan dari tuntutan pokoknya adalah mengenai sah dan tidaknya suatu tindakan upaya paksa tersebut.

Selain hal di atas, terdapat kecenderungan kerancuan dalam pengaturan mengenai ganti kerugian dalam praperadilan, yakni pada ketentuan pasal 95 ayat (5) KUHAP yang menyerahkan tata cara pemeriksaan ganti kerugian mengikuti pemeriksaan praperadilan, padahal pemeriksaan praperadilan sendiri bersifat contensius,[3] karena ada pemohon dan termohon yang masing-masing saling memperjuangkan kepentingannya. Sedangkan dalam pasal 96 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan, sehingga seakan-akan bermakna proses pemeriksaan ganti kerugian tersebut bersifat voluntair.

D.  Tuntutan ganti kerugian dalam perkara pidana

Tuntutan ganti kerugian sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) jo ayat (3) KUHAP diajukan ke pengadilan negeri. Pemberian besaran jumlah ganti kerugian telah diatur dalam Peraturan

[1]M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan…… Op.cit., hlm 39

[2]Ibid., hlm 39-40

[3]D.Y Witanto, Op.Cit., hlm 171

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ini telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 yang telah diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 tentang Pelaksana KUHAP. Pada PP Nomor 92 tahun 2015 tersebut jumlah besaran ganti kerugian telah direvisi dan berubah secara signifkan yang kalau dilihat dari jumlah besarannya paling tidak sudah bisa mencerminkan rasa keadilan walaupun dirasa masih kurang.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 perubahan jumlah besaran ganti rugi itu berubah, yang isi perubahannya pada hal ganti kerugian adalah sebagai berikut:

  • Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dan perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 telah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    • Pasal 7
  • Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.
  • Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat tanggal pemberitahuan penetapan praperadilan.
  • Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    • Pasal 9
    • Besarnya ganti kerugian berdasarkan alas an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
    • Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
    • Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
  • Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    • Pasal 10
  • Petikan putusan atau penetapan mengenai ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari setelah putusan diucapkan.
  • Petikan putusan atau penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penuntut umum, penyidik, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
  • Ketentuan Pasal 11 diatas diubah dengan PP Nomor 92 tahun 2015 sehingga berbunyi sebagai berikut:
    • Pasal 11
  • Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
  • Pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
  • Ketentuan mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Terjadinya perubahan besaran ganti kerugian pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 sesuai Pasal 95 KUHAP tentunya menjadikan kabar yang baik bagi dunia peradilan terutama bagi seseorang yang hak asasinya direbut sementara waktu. Perubahan tersebut merupakan satu perkembangan hukum positif dan dirasa mendekati keadilan masyarakat yang diberikan negara kepada seorang tersangka atau terdakwa, tetapi dalam hal ganti rugi immateriil dengan jumlah besaran ganti rugi tersebut belum bisa dikatakan memberikan keadilan walaupun kalau berbicara dan membahas kerugian immateriil memang tidak bisa mudah diukur dengan nominal uang.[1]

E. Kesimpulan

Ganti kerugian dalam pidana merupakan upaya untuk menuntut adanya pemberian ganti kerugian kepada tersangka, terdakwa atau terpidana atas suatu tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap dirinya. Praperadilan merupakan sarana untuk

[1]Heri Purwanto, Upaya Ganti Rugi…..Op.cit., hlm 57

Daftar Pustaka

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, edisi kedua cetakan ketiga belas, Sinar grafika, Jakarta, 2019

Bambang Poernomo, Pokok-pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan KUHAP, Liberty, Yogyakarta, 1998

D.Y Witanto, Hukum Acara Praperadilan dalam Teori dan Praktik, Imaji Cipta Karya, Depok, 2019

Heri Purwanto, Upaya Ganti Rugi Pada Lembaga Praperadilan Akibat Tidak Sahnya Penangkapan dan Penahanan Pasca Dikeluarkannya PP Nomor 92 Tahun 2015, Jurnal Hukum UMY Volume 23 No.1, Yogyakarta, 2016

M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, tentang Pemeriksaan Sidang Pendailan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, edisi kedua cetakan keenam belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2019

Martiman Prodjohamidjojo, Ganti Rugi dan Rehabilitasi, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982

Pilar Yuris Ultima, Kompilasi Hukum Terpadu Republik Indonesia, Jakarta, 2014

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 tentang Pelaksana KUHAP