A. PENDAHULUAN

         Berjalannya proses berperkara di pengadilan untuk perkara perdata dan perkara tata usaha negara pada lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara didahului dengan pembayaran “Biaya Panjar Perkara” oleh pihak pengaju dalam hal ini Penggugat atau Pemohon yang besarnya sesuai yang tercantum dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang disampaikan oleh petugas di loket pendaftaran perkara pengadilan. Berbeda dengan perkara pidana, dimulainya proses perkara di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer sejak berkas perkara dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri atau dilimpahkannya berkas perkara oleh Oditur Militer ke Pengadilan Militer untuk terdakwa yang berpangkat Prajurit Dua sampai dengan Kapten atau dilimpahkannya berkas perkara oleh Oditur Militer Tinggi ke Pengadilan Militer Tinggi untuk terdakwa yang berpangkat Mayor sampai dengan Jenderal. Persamaannya baik dalam perkara perdata, perkara tata usaha negara maupun perkara pidana, pembebanan biaya perkara dipertimbangkan dalam putusan dan besarnya ditetapkan dalam amar putusan. Urgensinya besarnya biaya perkara ditetapkan dan kepada siapa dibebankan dinyatakan dalam amar putusan agar setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap ditindaklanjuti dengan pelaksanaan putusan.

Jarang terjadi pelaksanaan putusan dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah karena pada sebagian besar perkara diperlukan tindakan secara paksa terhadap pihak termohon eksekusi. Eksekusi tidak tergantung pada besarnya nilai obyek yang dieksekusi, melainkan sekecil apa pun nilainya sepanjang ditetapkan dalam amar putusan pengadilan wajib melaksanakan apabila dimohonkan oleh Pemohon Eksekusi. Selama ini eksekusi lebih berfokus kepada obyek sengketa, sedangkan menyangkut biaya perkara kurang mendapat perhatian.

Menarik masalah ini untuk dibahas karena terkait eksekusi biaya perkara terdapat pembebanan biaya perkara yang berbeda antara pengadilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dengan pengadilan yang berada di lingkungan Peradilan Agama, juga untuk mengetahui bagaimana praktek eksekusi biaya perkara perdata dan perkara pidana termasuk kesulitannya, dan apa solusi yang mesti ditempuh agar pengadilan dinilai tuntas telah melaksanakan seluruh amar putusan pengadilan yang dimohonkan eksekusi.

 

B. PENDAFTARAN PERKARA

Eksekusi biaya perkara berkait dengan proses administrasi perkara yang dimulai dengan pendaftaran perkara. Perkara baru didaftar dalam Buku Register Perkara setelah pihak berperkara membayar biaya perkara kepada panitera pengadilan yang besarnya ditaksir oleh ketua pengadilan negeri diperuntukan ongkos kantor panitera pengadilan, panggilan, pemberitahuan, dan meterai yang penggunaannya akan diperhitungkan kemudian, terkecuali perkara prodeo [1]. Namun dalam perkembangan hukum terdapat pengecualian atau pengkhususan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 58 nya menyatakan pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Dalam praktek terdapat perkara yang nilai gugatannya lebih besar dari ini maka pihak berperkara untuk menghindari membayar biaya perkara dan agar dibebankan kepada negara dilakukan pengajuan gugatan dengan memecah nilai gugatan.

Keadaan ini menunjukan membayar panjar biaya perkara dalam perkara gugatan atau perkara permohonan merupakan kewajiban bagi Penggugat atau Pemohon karena sesuai dengan sifatnya menyangkut kepentingan hukum privat/perorangan. Berbeda dengan perkara pidana yang termasuk hukum publik sehingga kepentingan proses persidangan dibiayai oleh negara dan terdakwa atau para terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam putusan[2]. Besarnya biaya perkara jumlahnya relatif kecil dibandingkan dengan perkara perdata, namun tidak jarang terdakwa tidak membayar biaya perkara sehingga akhirnya dibayar oleh Jaksa untuk disetor ke kas negara setelah putusan dieksekusi.

Besarnya biaya panjar perkara perdata antar pengadilan tingkat pertama tidak sama karena masing-masing pengadilan melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan menetapkan besarnya biaya panjar perkara sesuai dengan kondisi geografis dan perekonomian yang ditentukan pula oleh pengaturan radius. Pada kenyataannya belum terdapat persamaan jenis/macam komponen biaya perkara dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan sehingga akan lebih baik apabila terdapat petunjuk yang memberikan penjelasan dan kepastian untuk memperbaharui keadaan ini.

Setelah menerima SKUM dari petugas pengadilan, kemudian pihak berperkara membayar sejumlah uang panjar biaya perkara kepada bank yang ditunjuk oleh pengadilan[3]. Tujuannya untuk menghindari terjadinya pembayaran biaya panjar perkara melebihi dengan yang telah ditentukan atau adanya pungutan tidak resmi oleh petugas pengadilan. Pada umumnya SEMA ini telah dilaksanakan oleh pengadilan, sekali pun masih terjadi di suatu pengadilan terdapat personil internal yang membantu membayarkan panjar biaya perkara ke bank dengan alasan sebagai berikut :

  1. Pihak berperkara bertempat tinggal di desa dan jauh dari kota (pengadilan), saat datang ke pengadilan telah sore hari dan bank telah tutup.
  2. Pihak pengacara sibuk dengan kegiatan sidang sehingga meminta tolong kepada petugas untuk membayarkan uang panjar perkara ke bank.
  3. Pada saat akan membayar biaya panjar perkara pengunjung/nasabah cukup banyak sehingga lama mengantri dan kantor bank akan tutup.
  4. Keberadaan bank jauh dari lokasi pengadilan.
  5. Pihak pengaju upaya hukum datang pada hari terakhir batas waktu banding atau kasasi, sedangkan bank telah tutup sehingga biaya perkara diterima petugas untuk disetor ke bank.

 

Dari kelima alasan di atas, diantaranya ada yang termasuk alasan pengecualian yang masih dimungkinkan diterima yaitu alasan nomor : 5 (lima) karena menyangkut hak upaya hukum seseorang. Oleh karena itu pengucalian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2008 perlu diperluas, tidak sekedar apabila di kota tempat pengadilan berada belum ada bank.

Uang panjar biaya perkara dalam proses jalannya perkara dapat terjadi kekurangan sehingga harus disetor kembali oleh pihak berperkara atau pada akhir proses perkara masih terdapat sisa uang panjar perkara yang harus dikembalikan oleh pengadilan. Besar dan rincian biaya perkara dimuat dalam amar putusan dan lembar bagian akhir putusan yang sebelumnya telah dipertimbangkan dalam putusan bahwa pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara. Sesuai hukum acara dalam hal gugatan penggugat dikabulkan, maka tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara[4]. Berbeda dengan yang berlaku di Peradilan Agama untuk biaya perkara dalam bidang perkawinan yang meliputi : Biaya-biaya kepaniteraan, meterai, para saksi, saksi ahli, penerjemah, pengambilan sumpah, pemeriksaan setempat dan tindakan lain, pemanggilan, pemberitahuan dan perintah pengadilan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon.[5] Pengecualiannya diatur dalam Pasal 91 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 berbunyi : Jumlah perkara yang dibebankan oleh pengadilan kepada salah satu pihak berperkara untuk dibayarkan kepada pihak lawannya. Untuk perkara kewarisan, wasiat, wakaf, jakat, hibah, shadaqah, dan ekonomi syariah mengacu kepada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah karena menunjuk hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yaitu HIR/R. Bg. Sekalipun demikian untuk perkara kewarisan ada yang berpendapat biaya perkara ditanggung bersama oleh para pihak. Selain ada pula yang mengatakan perkara kewarisan merupakan bagian dari perkawinan sehingga biaya perkara ditanggung pengaju. Perbedaan pendapat ini tidak terjadi kalau mempedomani petunjuk bahwa kewarisan berdiri sendiri bukan merupakan bagian dari perkawinan[6]. Pada Pengadilan Tata Usaha Negara pada prinsipnya sama bahwa pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara tetapi yang berbeda Tergugatnya adalah bukan perorangan melainkan Pemerintah. Semestinya pembayaran biaya perkara ini berjalan lancar karena uangnya dikeluarkan dari anggaran pemerintah, jika tumbuh kesadaran bahwa “hutang wajib dibayar walaupun tidak dituntut”.

 C.  EKSEKUSI BIAYA PERKARA

Menurut R. Supomo, eksekusi adalah hukum yang mengatur cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat-alat negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim, apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi bunyi putusan dalam waktu yang ditentukan[7]. Dengan demikian ditentukan, apabila putusan pada tingkat pertama atau setelah ditempuh proses upaya hukum pada pengadilan tingkat selanjutnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan bersifat kondemnator, maka Penggugat sebagai pihak yang menang karena gugatannya dikabulkan akan mengajukan pelaksanaan putusan. Pelaksanaan putusan sebagimana diatur dalam Pasal 195 sampai dengan Pasal 224 HIR/Pasal 206 sampai dengan Pasal 258 R. Bg, harus didahului dengan permohonan eksekusi yang diajukan oleh pihak penggugat kepada ketua pengadilan yang sama ketika gugatan diajukan. Dalam permohonan menunjuk putusan pengadilan agar dilaksanakan eksekusi yang memuat bunyi amar putusan baik menyangkut obyek sengketa dan amar lainnya termasuk biaya perkara. Amar putusan yang dimohonkan eksekusi tersebut diikuti dan dimuat dalam Penetapan Eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan. Implikasi hukumnya Ketua Pengadilan harus melaksanakan semua amar putusan, bukan sekedar menyangkut “obyek perkara” melainkan termasuk pula tentang “biaya perkara”.

Tidak demikian realitanya karena dalam pelaksanaan putusan titik beratnya tertuju kepada obyek sengketa, seperti : Eksekusi pengosongan/pembongkaran bangunan dan penyerahan tanah atau benda lainnya, penyerahan anak, pembayaran nafkah, pembagian harta gono gini, pembagian waris, melaksanakan suatu pekerjaan, dan penghentian suatu kegiatan, sedangkan mengenai biaya perkara kurang mendapat perhatian.

Penghukuman untuk membayar biaya perkara kepada tergugat tidak mendapat tindak lanjut, faktor penyebabnya sebagai berikut :

  1. Praktek pelaksanaan putusan seperti ini telah berjalan cukup lama, turun- temurun pelaksana eksekusi belakangan mengikuti pelaksana eksekusi terdahulu dan hal ini dipandang benar karena tidak ada yang mempermasalahkan.
  2. Pemohon eksekusi dengan telah dilaksanakan eksekusi terhadap obyek perkara merasa sangat senang dan memandang pelaksanaan putusan tersebut telah selesai.
  3. Pemohon eksekusi menganggap biaya perkara yang telah dikeluarkannya merupakan resiko sebagai pihak yang mengajukan perkara.
  4. Pemohon eksekusi memandang biaya perkara yang telah dikeluarkannya nilainya kecil, terlebih lagi kalau mengenai perkara waris kedua belah pihak berperkara terikat hubungan keluarga sehingga menganggap tidak perlu dikembalikan oleh tergugat.
  5. Pengadilan memandang dengan tidak diajukan secara khusus tentang eksekusi biaya perkara ini oleh penggugat, maka tidak perlu dieksekusi.

 

Pengadilan dalam eksekusi “pelelangan obyek sengketa”, besarnya biaya perkara beserta uang yang wajib dikembalikan oleh Termohon Eksekusi dimuat dalam amar penetapan eksekusi ketua pengadilan. Namun realitanya obyek benda yang dilelang sering nilainya di bawah nilai uang yang harus dikembalikan oleh Termohon Eksekusi sehingga tidak mencukupi untuk membayar biaya perkara. Dengan demikian Termohon Eksekusi tidak membayar biaya perkara karena benda yang dianggunkan diikat dalam hak tanggungan seluruhnya telah dilelang atau dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak terdapat lagi harta Termohon Eksekusi yang dapat dilelang.

Untuk eksekusi pengosongan dan penyerahan benda obyek sengketa, semestinya amar penetapan eksekusi ketua pengadilan selain memuat obyek sengketa yang harus diserahkan, juga memuat biaya perkara yang harus dibayar oleh Termohon Eksekusi. Saat peneguran (anmaning) ketua pengadilan aktif menyampaikan kepada Termohon Eksekusi adanya kewajiban untuk membayar biaya perkara dan gugah kesadarannya untuk membayar biaya perkara. Upayakan secara optimal, arahkan ke segi agama bahwa dengan tidak membayar biaya perkara berarti “Memiliki hutang atau berhutang”. Hutang yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui lembaga yudikatif sebagai akibat perbuatan Tergugat yang telah merugikan Penggugat, sedangkan utang menurut agama apapun hukumnya wajib untuk dibayar[8]. Adanya upaya seperti ini, bukan mustahil Termohon Eksekusi terlebih dahulu membayar biaya perkara sebelum obyek sengketa dieksekusi. Berapa pun nilai biaya perkara, berguna bagi Pemohon eksekusi untuk menambah biaya eksekusi obyek sengketa yang jumlahnya relatif besar. Sesungguhnya yang lebih penting lagi hak Pemohon Eksekusi telah dilaksanakan oleh pengadilan.

Apabila upaya ini tidak berhasil akan mengalami kesulitan untuk pembayaran biaya perkara. Upaya paksa dengan menyita dan melelang barang Termohon Eksekusi untuk memenuhi pembayaran biaya perkara menjadi tidak efisien dan efektif. Nilai yang dituntut tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan karena lebih besar sehingga tidak akan dilakukan oleh Pemohon Eksekusi. Penyelesaian alternatif dengan diterapkan kembali “Penyanderaan/gijzeling (Pasal 209 s/d Pasal 223 HIR/Pasal 242 s/d Pasal 257 R. Bg yang telah dinyatakan tidak berlaku oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1962) sebagaimana dilakukan terhadap penunggak pajak belakangan ini, perlu menjadi bahan pemikiran.

Dinilai dari sudut pelaksanaan putusan dengan tidak berhasilnya pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara) mengupayakan Termohon Eksekusi untuk membayar biaya perkara, terlebih lagi apabila masalah ini tidak menjadi perhatian atau tidak terdapat upaya pengadilan untuk menyelesaikannya karena tidak dipermasalahkan oleh Pemohon Eksekusi, berati secara yuridis formal pelaksanaan putusan tersebut belum tuntas atau selesai.

Dengan tidak dapat dieksekusi amar putusan yang menghukum pihak yang kalah (Tergugat) untuk membayar biaya perkara pada sebagian besar perkara, menimbulkan pertanyaan apakah ketika Pasal 181 s/d Pasal 183 HIR/Pasal 192 s/d Pasal 194 R. Bg dirumuskan kurang mempertimbangkan aspek kesulitan eksekusinya. Sebaliknya tidak diperlukan eksekusi biaya perkara, apabila biaya perkara ditanggung oleh pihak pengaju dalam hal ini Penggugat/Pemohon untuk bidang perkawinan sebagaimana yang berlaku di Peradilan Agama.

Dalam hal biaya perkara dapat dieksekusi bersama-sama obyek sengketa, maka keduanya dinyatakan dalam Berita Acara Eksekusi. Bukan seperti selama ini dalam Berita Acara Eksekusi hanya memuat pelaksanaan putusan mengenai obyek sengketa, khususnya tentang pengosongan dan penyerahan tanah dan/atau bangunan, penyerahan anak dan obyek eksekusi lainnya. Padahal menurut hukum acara semua amar putusan termasuk biaya perkara wajib dilaksanakan sehingga upaya pengadilan mengeksekusi biaya perkara harus dilaksanakan. Andaikata Termohon Eksekusi tidak bersedia membayar biaya perkara, lalu pihak Pemohon Eksekusi tidak berkehendak untuk dilakukan penyitaan terhadap harta Termohon Eksekusi, bahkan merelakan untuk tidak dibayar. Sebagaimana Surat Al-Baqarah ayat 280 : Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, ini lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Sikap yang diambil oleh Pemohon Eksekusi ini dinyatakan secara tertulis dan dituangkan dalam Berita Acara Eksekusi agar eksekusi menjadi tuntas bagi pengadilan dan untuk sahnya Berita Acara Eksekusi agar mengacu pada Pasal 197 ayat 5 dan 6/Pasal 209 ayat 4 jo Pasal 210 R. Bg.

Namun menurut Yahya Harahap, S.H. Penagihan kembali biaya pemeriksaan perkara dan biaya eksekusi disatukan jumlahnya. Kesatuan jumlah tersebut ditagih sekaligus pelunasannya kepada tergugat setelah eksekusi selesai dan tuntas.[9] Dampak positif bagi Penggugat biaya yang akan ditagih kepada Tergugat menjadi lebih besar. Sebaliknya bagi Tergugat beban mengembalikan uang tersebut menjadil lebih berat karena biaya eksekusi jauh lebih besar dari pada biaya panjar perkara sehingga semakin sulit bagi pengadilan untuk meminta Tergugat membayar secara sukarela. Berarti penyelesaian dilakukan upaya paksa dengan menyita dan melelang barang milik Tergugat sebagai Termohon Eksekusi. Inilah merupakan salah satu faktor penyebab bagi Penggugat tidak melakukan tagihan pengembalian kepada Tergugat karena memerlukan proses lagi yang memerlukan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya. Berbeda halnya jika pengembalian biaya panjar (biaya perkara) perkara tidak merupakan kesatuan dengan dengan biaya eksekusi atau Penggugat tidak menuntut biaya eksekusi, apalagi ada pendapat bahwa biaya eksekusi bukan merupakan biaya perkara maka kemungkinan besar eksekusi biaya perkara akan terlaksana. Bukankah besarnya biaya perkara telah ditetapkan lebih dahulu bersama-sama obyek sengketa dalam amar putusan, sedangkan besarnya biaya eksekusi baru diketahui setelah eksekusi selesai sehingga dipandang tepat biaya eksekusi baru dapat dituntut terhadap Termohon Eksekusi setelah eksekusi tuntas. Proses sederhana penagihan pembayaran biaya perkara oleh terdakwa dalam perkara pidana dapat dikuti oleh pengadilan dalam perkara perdata dengan mengupayakan pendekatan untuk menggugah kesadaran Tergugat mengembalikan biaya perkara secara sukarela.

 

D.  KESIMPULAN

  1. Pengadilan tingkat pertama dari ketiga lingkungan peradilan yaitu : Umum, Agama, dan Tata Usaha Negara belum memberikan perhatian serius terhadap eksekusi amar putusan tentang “Penghukuman Biaya Perkara”.
  2. Pemohon Eksekusi (Penggugat) selama ini belum mempermasalahkan tentang biaya perkara yang telah dikeluarkannya, sesungguhnya merupakan hak baginya untuk menuntut Termohon Eksekusi (Tergugat) agar membayar biaya perkara kepadanya pada saat pelaksanaan putusan atau eksekusi telah selesai.
  3. Pengadilan dalam melakukan upaya mengeksekusi biaya perkara tidak diperlukan permohonan khusus karena telah tersirat dalam surat permohonan eksekusi yang memuat seluruh amar putusan termasuk biaya perkara yang akan dieksekusi oleh pengadilan.
  4. Biaya perkara yang harus dikembalikan oleh Termohon Eksekusi (Tergugat) merupakan hak dari Pemohon Eksekusi (Penggugat), maka pengadilan harus melaksanakan kewenangannya untuk mengeksekusi biaya perkara agar eksekusi terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dinilai tuntas dan sempurna. Penyanderaan atau ancaman penyanderaan memiliki dampak psikologis memaksa Tergugat mengembalikan biaya perkara sebagaimana dilakukan terhadap penunggak pajak.
  5. Dalam hal pengadilan telah berupaya optimal untuk mengeksekusi biaya perkara, ternyata Termohon Eksekusi (Tergugat) tidak bersedia membayar. Apabila Pemohon Eksekusi (Penggugat) setelah diberitahukan mengenai hal ini oleh aparat pengadilan merelakan untuk tidak dibayar, maka dibuat pernyataan ikrar dari Pemohon Eksekusi (Penggugat) ini untuk dimuat dalam Berita Acara Eksekusi sehingga pengadilan telah selesai mengeksekusi seluruh amar putusan pengadilan yang dimohonkan eksekusi. Sebaliknya apabila Penggugat tidak merelakannya maka dapat menempuh pengembalian biaya panjar perkara dan/atau biaya eksekusi dengan upaya paksa berupa penyitaan dan pelelangan.

Eksekusi biaya perkara dalam perkara pidana terlah berjalan dengan baik, berbeda dengan perkara perdata belum terlaksana sebagaimana mestinya karena terdapat berbagai faktor penyebab dan hambatan.

1 Pasal 121 ayat (4) HIR jo Pasal 237 HIR /Pasal 145 ayat (4) R. Bg jo Pasal 273 R. Bg

2 Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 275 KUHAP

3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara

[4] Pasal 181 s/d Pasal 183 HIR/Pasal 192 s/d Pasal 194 R. Bg

[5] Pasal 89 ayat (1) jo Pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

6 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013, hal. 55

[7] RPH Whimbo Pitoyo, SH, MBA, Strategi Jitu Memenangi Perkara Perdata dalam Praktek Peradilan, Visimedia, hal 161.

  1. AQ . 4 : 11 (Al Qur’an Surat An Nisaa ayat 11), Mazmur 37 : 21 dan Roma 13 : 7 – 8
  2. M.Yahya Harahap, S.H., Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Edisi Kedua, Sinar Grafika, hal 385

 

%d bloggers like this: