BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

  1. Pemintaan untuk menjadi anggota luar biasa diajukan secara tertulis kepada pengurus cabang yang diteruskan kepada pengurus daerah dengan memuat pertimbangan-pertimbangan yang diajukan oleh pengurus cabang. Sedang penerimaan atau penolakannya dilakukan oleh pengurus daerah dan harus segera diberitahukan kepada yang bersangkutan.
  2. Atas usul pengurus cabang, daerah atau pengurus pusat seseorang dapat diterima menjadi anggota kehormatan, berdasarkan putusan Musyawarah Nasional, tentang penerimaan atau penolakannya oleh pengurus pusat segera diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada daerah, cabang yang mengusulkannya.

Pasal 2

Keanggotaan berakhir apabila anggota :
a.       Meninggal dunia.

  1. Diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai hakim.
  2. Diberhentikan oleh Organisasi IKAHI.
  3. Atas permintaan sendiri dari anggota luar biasa, yang diajukan secara tertulis kepada pengurus cabang untuk dilanjutkan kepada pengurus daerah.

 

Pasal 3

  1. Anggota biasa atau luar biasa dapat diberhentikan sementara oleh Pengurus Cabang, apabila Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, Pengurus Pusat berpendapat bahwa anggota yang bersangkutan itu :
  1. Melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan dan kehormatan IKAHI.
  2. Melanggar ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  3. Tidak mengakui keputusan-keputusan atau petunjuk-petunjuk dari Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, Pengurus Pusat.
  1. Keputusan pemberhentian sementara oleh Pengurus Cabang tersebut pada ayat 1 dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu sesudah keputusan pemberhentian tersebut harus disampaikan kepada Pengurus Pusat dengan tembusannya disampaikan kepada Pengurus Daerah yang bersangkutan.
  2. Pengurus Pusat dapat mengesahkan atau membatalkan keputusan pemberhentian sementara oleh Pengurus Cabang.
  3. Keputusan pemberhentian sementara dan Pengurus Cabang, berlaku apabila sudah mendapat pengesahan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 4

Pengurus Pusat baru berhak menjatuhkan keputusan pemberhentian sementara apabila kepada anggota yang bersangkutan telah diberi kesempatan untuk membela diri dengan cara mengajukan surat keberatan kepada pengurus pusat dengan tembusan kepada pengurus cabang, pengurus daerah yang bersangkutan.

 

Pasal 5

  1. Anggota biasa mempunyai hak bicara dan hak suara dalam musyawarah cabang dan dapat dipilih untuk menduduki suatu jabatan dalam pengurus cabang.
  2. Anggota luar biasa dapat memberikan pendapatnya.
  3. Anggota kehormatan dapat memberikan nasihat.

Pasal 6

  1. Anggota biasa dan luar biasa harus membayar uang pangkal satu kali selama menjadi anggota.
  2. Besarnya uang pangkal adalah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), oleh MUNAS IKAHI XV diubah sehingga selengkapnya berbunyi : “Besarnya uang pangkal adalah Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)”.
  3. Disamping uang pangkal anggota biasa berkewajiban membayar uang iuran bulanan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

 

BAB II

MUSYAWARAH NASIONAL, MUSYAWARAH DAERAH,

MUSYAWARAH CABANG

Pasal 7

  1. Pengurus Pusat menentukan jumlah utusan dalam Musyawarah Nasional untuk tiap-tiap daerah didasarkan atas pertimbangan jumlah anggotanya sekurang-kurangnya 3 (tiga)  orang dengan berpedoman pada ketentuan pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar.
  2. Putusan daerah terdiri dari unsur penasihat, unsur pengurus daerah dan unsur pengurus cabang yang ditetapkan dalam rapat pengurus daerah, dengan berpedoman pada pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011.
  3. Panggilan untuk mengikuti Musyawarah Nasional oleh Pengurus Pusat yang disampaikan kepada daerah sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum musyawarah nasional tersebut dilaksanakan dan dalam surat panggilan tersebut telah dimuat hal-hal yang akan dibicarakan.
  4. Pengurus Pusat menetukan jumlah peninjau dalam Musyawarah Nasional untuk tiap-tiap daerah didasarkan atas pertimbangan jumlah anggota di daerah yang bersangkutan.
  5. Pimpinan Musyawarah Nasional dipilih oleh Musyawarah Nasional, sementara Pimpinan Musyawarah Nasional belum terpilih, sidang dipimpin oleh Pengurus Pusat.
  6. Setiap keputusan musyawarah nasional diambil atas dasar musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai dengan musyawarah maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.

 

Pasal 8

  1. Tata tertib persidangan dalam Musyawarah Nasional ditetapkan bersama oleh  Pengurus Pusat dan para utusan daerah yang mengikuti Musyawarah Nasional tersebut.
  2. Dalam rangka melaksanakan prinsip gotong royong maka setiap anggota biasa dikenakan membayar Sumbangan Wajib Organisasi (SWO) khusus untuk musyawarah nasional yang besarnya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) setiap  bulan disetor ke PP IKAHI terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011.

 

Pasal 9

  1. Musyawarah Daerah memilih Pengurus Daerah, sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang ketua, 2 (dua) orang sekretaris dan 2 (dua) orang bendahara serta komisi sesuai kebutuhan.
  2. Tata Tertib Musyawarah Daerah dan Tata Cara Pemilihan Pengurus Daerah ditetapkan menurut ketentuan masing-masing daerah.

 

Pasal 10

  1. Musyawarah Cabang memilih Pengurus Cabang, sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang ketua, 2 (dua) orang sekretaris serta 1 (satu) orang bendahara.
  2. Tata Tertib Musyawarah Cabang dan Tata Cara pemilihan Pengurus Cabang ditetapkan menurut ketentuan masing-masing cabang yang bersangkutan.

 

BAB III

WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN PENASEHAT PENGURUS PUSAT,

PENGURUS DAERAH DAN PENGURUS CABANG

Pasal 11

  1. Dewan Penasehat bertugas untuk membina korp hakim mencapai tujuan IKAHI.
  2. Dalam melaksanakan tugasnya dewan penasihat dapat memberikan petunjuk, saran dan nasihat kepada pengurus pusat.
  3. Pengurus pusat, daerah, cabang berwenang menentukan kebijakan yang menyimpang dari keputusan-keputusan Musyawarah Nasional, maka kebijakan tersebut harus mendapat persetujuan dari dewan penasihat.

 

Pasal 12

  1. Pengurus Pusat dipilih oleh Musyawarah Nasional untuk jabatan selama 3 (tiga) tahun dan apabila 3 (tiga) tahun tersebut belum dilaksanakan Musyawarah Nasional, maka jabatan diperpanjang, sampai ada Musyawarah Nasional.
  2. Pengurus Daerah dipilih setiap 3 (tiga) tahun sekali dalam Musyawarah Daerah.
  3. Pengurus Cabang dipilih setiap 3 (tiga) tahun sekali dalam Musyawarah Cabang.
  4. Lowongan atau tambahan dalam suatu kepengurusan pusat, daerah, cabang, diisi atas pilihan dalam rapat pengurus pusat, daerah, cabang.

 

Pasal 13

  1. Pengurus Pusat selengkapnya dipilih dalam Musyawarah Nasional setidak-tidaknya memilih seorang Ketua Umum, empat orang Ketua, seorang Sekretaris Umum, dua orang Sekretaris dan dua orang Bendahara, selanjutnya dilengkapi oleh Pengurus Pusat sesuai kebutuhan.
  2. Tata cara pemilihan Pengurus Pusat ditetapkan dalam Tata tertib Musyawarah Nasional.

Pasal 14

  1. 15% (lima belas persen) dan uang pangkal dan iuran-iuran bulanan yang diterima oleh cabang diserahkan kepada pengurus pusat.
    2. 25% (dua puluh lima persen) dari uang pangkal dan iuran bulanan yang diterima oleh cabang diserahkan kepada pengurus daerah.
    3. 60% (enam puluh persen) dari uang pangkal dan iuran bulanan yang diterima oleh cabang dikelola oleh cabang.

BAB V

KOMISI KEUANGAN

Pasal 15

  1. Perhitungan dan pertanggung jawaban tentang urusan dalam masa jabatan yang lampau selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang dimulai telah diserahkan kepada :
    a.       Anggota biasa oleh Pengurus Pusat untuk dimintakan persetujuan dalam Musyawarah Cabang.
    b.      Pengurus Cabang oleh Pengurus Daerah untuk dimintakan persetujuan dalam Musyawarah Daerah.
    c.       Pengurus Daerah oleh Pengurus Pusat untuk dimintakan persetujuan dalam Musyawarah Nasional.
    2.      Musyawarah Cabang, Musyawarah Daerah, Musyawarah Nasional tersebut di atas dalam ayat (1) dapat membentuk sebuah Komisi Keuangan yang terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota biasa.
    3.      Komisi Keuangan bertugas menyusun perhitungan dan pertanggung jawaban tersebut dan berhak memeriksa buku-buku kas dan meminta keterangan mengenai penerimaan, pengeluaran, penyimpanan dan kekayaan IKAHI Cabang, Daerah dan Pusat.
    4.      Musyawarah Cabang, Musyawarah Daerah, Musyawarah Nasional yang bersangkutan memutuskan tentang waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tugas komisi keuangan tersebut dan juga tentang acara selanjutnya mengenai pembicaraan hasil-hasil pemeriksaan keuangan tersebut.

BAB VI

LAMBANG IKAHI

Pasal 16

Lambang IKAHI berbentuk lonjong (oval) yang di dalamnya memuat :
1.      Kartika.
2.      Cakra.
3.      Candra.
4.      Sari.
5.      Tirta.
6.      Tulisan IKAHI.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 17

  1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini ditentukan oleh Pengurus Pusat.
    2.      Segala perselisihan dan penafsiran Anggaran Rumah Tangga diputuskan oleh Pengurus Pusat.
%d bloggers like this: