ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA IKAHI

ANGGARAN DASAR IKATAN HAKIM INDONESIA

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya Hakim Indonesia sebagai Pejabat Negara mempunyai peran strategis dalam mewujudkan/tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran.

Tegaknya hukum yang demokratis, sebagai pilar pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang menjadi benteng terakhir penegakan hukum, keadilan dan kebenaran serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Sadar akan peran strategis, harkat dan martabat, serta besarnya tantangan yang sedang dan akan dihadapi bangsa Indonesia dalam penegakan hukum, keadilan dan kebenaran, maka Hakim Indonesia bertekad menggalang persatuan dan kesatuan dalam rangka mengembangkan profesionalisme dan kemandirian dengan peran sertanya dalam pembangunan hukum nasional yang di cita-citakan.

Bahwa dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, mandiri terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, berwibawa dan bertanggung jawab, maka hakim-hakim Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, pemegang amanah untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Hakim Indonesia sebagai berikut :

BAB I

NAMA, TEMPAT, KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1

Ayat 1

Organisasi ini bernama Ikatan Hakim Indonesia disingkat IKAHI, bertempat kedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Ayat 2

IKAHI didirikan pada tanggal 20 Maret 1953 untuk waktu yang tidak ditentukan.

 

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Ayat 1

IKAHI berasaskan PANCASILA.

Ayat 2

IKAHI bertujuan:

  1. Membentuk dan membina hakim yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  2. Memelihara dan membina kesatuan dan persatuan serta memperkokoh kesetiakawanan para anggotanya dengan memupuk solidaritas jiwa korps yang merasa memiliki, ikut bertanggung jawab dan berani mawas diri serta menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi anggota.
  3. Meningkatkan kedudukan fungsional idiil dan materiil para hakim, yang selaras dengan tugasnya yang murni dan luhur sebagai pejabat negara, penegak hukum, kebenaran dan keadilan serta memberi perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia, dalam wadah Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
  4. Menjunjung tinggi citra, wibawa, harkat martabat hakim dan mempertebal rasa tanggung jawab dalam memberikan darma BHAKTInya kepada negara dan bangsa untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai organisasi profesi maka berupaya meningkatkan mutu kemampuan dan ketrampilan para anggotanya, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hak azasi manusia kepada para pencari keadilan.
  5. Mempertahankan prinsip peradilan yang bebas dan mandiri, peradilan tanpa membedakan orang, merupakan sendi negara hukum yang demokratis sesuai yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar 1945.

 

BAB III

UPAYA MENCAPAI TUJUAN

Pasal 3

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) tersebut,  IKAHI berupaya :

  1. Ikut membina kepribadian Hakim Indonesia dalam meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk mewujudkan kepribadian hakim yang berbudi luhur.
  2. Meningkatkan kontrol/mawas diri serta melakukan pembelaan terhadap anggota yang melaksanakan profesinya selaras dengan tugasnya yang mulia dan luhur.
  3. Memperjuangkan dan mempertahankan prinsip peradilan yang merdeka, mandiri dan terlepas dari pengaruh  ekstra yudisial manapun.
  4. Menyelenggarakan rapat pertemuan, kegiatan ilmiah, penerbitan Mass Media.
  5. Mengupayakan kesejahteraan lahiriah dan batiniah anggota IKAHI dan keluarganya.
  6. Mendampingi pimpinan pengadilan disemua tingkat dalam upaya pembinaan hakim.
  7. Menyelenggarakan hubungan kerja sama dengan organisasi lain, baik di dalan maupun di luar negeri.
  8. Mengajukan saran kepada pemerintah dan usul kepada Mahkamah Agung RI dan Lembaga Tinggi Negara lainnya, Berkenan dengan hukum dan profesi hakim.
  9. Menyelenggarakan kegiatan lain yang mengacu pada tujuan organisasi IKAHI.

 

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 4

Ayat 1

Anggota IKAHI terdiri dari anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota kehormatan.

 

Ayat 2

Anggota biasa adalah hakim pada Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, Hakim Ad Hoc, Hakim Pengadilan Pajak, dan yang bertugas pada instansi lain.

 

Ayat 3

Anggota luar biasa adalah hakim tersebut dalam ayat 2 yang telah diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan yang berjasa pada IKAHI.

 

Ayat 4

Anggota kehormatan adalah mereka yang pada ketentuan ayat (2) dan ayat (3) atas dasar putusan Musyawarah Nasional IKAHI karena jasa-jasanya yang luar biasa terhadap IKAHI.

 

BAB V

POKOK-POKOK ORGANISASI

Pasal 5

PUSAT, DAERAH, CABANG

Ayat 1

Wilayah kekuasaan pusat meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, yang dipimpin oleh pengurus pusat yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

 

Ayat 2

Wilayah kekuasaan daerah meliputi wilayah propinsi yang dipimpin oleh pengurus daerah dan berkedudukan di Ibukota Propinsi.

 

Ayat 3

Wilayah kekuasaan cabang meliputi wilayah Kabupaten/Kota dan berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota, kecuali cabang pada tingkat banding.

 

Ayat 4

Cabang Kabupaten/kota dimungkinkan untuk dibentuk apabila beranggotakan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota biasa.

 

Ayat 5

Pada Pengadilan tingkat banding masing-masing dapat dibentuk pengurus cabang.

Ayat 6

Pengurus cabang IKAHI pada Mahkamah Agung RI, status kepengurusannya setingkat dengan pengurus daerah.

 

BAB VI

KEPENGURUSAN

Pasal 6

Ayat 1

Pengurus Pusat terdiri dari:
a.      Seorang Ketua Umum.
b.      Empat Orang Ketua (I, II, III, IV).
c.      Seorang Sekretaris Umum.
d.      Dua Orang Sekretaris (I, II).
e.      Dua Orang Bendahara (I, II)
f.       Beberapa Komisi menurut kebutuhan.

Ayat 2

Ketua dan para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua serta Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi adalah pelindung organisasi (frasa : “dan Ketua serta Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi” dan frasa “organisasi” dihapus dan diganti dengan frasa : “pengurus pusat” oleh MUNAS IKAHI XV), sehingga selengkapnya setelah perubahan berbunyi : Ketua dan para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI adalah pelindung pengurus pusat.

Ayat 3

Pengurus Pusat mempunyai Dewan Penasehat yang jumlahnya ditentukan oleh Musyawarah Nasional.

Ayat 4

Ketua dan Anggota Dewan Penasehat dipilih oleh Musyawarah Nasional dari Hakim Agung  pada Mahkamah Agung RI.

Ayat 5

Pengurus Pusat dipilih oleh Musyawarah Nasional dari anggota biasa.

Ayat 6

Pengurus Pusat bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional atas seluruh jalannya organisasi serta berkewajiban untuk mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta semua keputusan Musyawarah Nasional lainnya yang dilaksanakan dengan baik dan benar.

Pasal 7

Ayat 1

Pengurus Daerah terdiri dari :
a.       Sebanyak-banyaknya empat orang Ketua (I, II, III dan IV).
b.      Dua orang Sekretaris (I dan II).
c.       Dua orang Bendahara (I dan II).
d.      Komisi-Komisi sesuai kebutuhan.

Ayat 2

Ketua Pengadilan Tingkat Banding adalah Penasihat Pengurus Daerah.

Ayat 3

Pengurus Daerah bertanggung jawab kepada Musyawarah Daerah atas seluruh jalannya organisasi, terutama mengenai kegiatan-kegiatan Cabang di daerahnya.

Pasal 8

Ayat 1

Pengurus Cabang terdiri dari :
a.       Sebanyak-banyaknya empat Ketua (I, II, III dan IV).
b.      Dua Orang Sekretaris (I dan II).
c.       Satu Orang Bendahara.

Ayat 2

Ketua Pengadilan Tingkat Pertama adalah Penasehat Pengurus Cabang.

Ayat 3

Ketua Pengadilan Tingkat Banding adalah Penasehat Pengurus IKAHI Daerah yang bersangkutan.

Ayat 4

Pengurus Cabang bertanggung jawab kepada Musyawarah Cabang atas seluruh jalannya organisasi cabang.

Pasal 9

Susunan Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang, harus mencerminkan unsur sebagaimana pasal 4 ayat (2).

BAB VII

ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 10

Alat Kelengkapan Organisasi terdiri dari :
1.      Musyawarah Nasional.
2.      Musyawarah Daerah.
3.      Musyawarah Cabang.
4.      Rapat Kerja Nasional.

Pasal 11

Ayat 1        :      Musyawarah Nasional adalah kekuasaan tertinggi dalam IKAHI.
Ayat 2        :      Musyawarah Nasional IKAHI diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun sekali oleh Pengurus Pusat.
Ayat 3        :      Dalam hal-hal mendesak oleh Pengurus Pusat atas permintaan sekurang-kurangnya 9 (sembilan) daerah, dapat diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa.
Ayat 4        :      Musyawarah Nasional adalah sah jika dihadiri oleh utusan-utusan daerah yang mewakili sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah daerah.

Pasal 12

Ayat 1        :      Musyawarah Daerah diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.
Ayat 2        :      Musyawarah Daerah diikuti oleh seluruh pengurus daerah dan utusan dari setiap pengurus cabang.
Ayat 3        :      Musyawarah Daerah sah apabila diikuti sekurang-kurangnmya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah cabang.

BAB VII

KEKAYAAN

Pasal 14

Kekayaan diperoleh dari :
1.      Uang pangkal.
2.      Uang iuran bulanan.
3.      Bantuan-bantuan dan hasil kegiatan yang diperoleh secara sah dan tidak mengikat.

BAB IX

PERWAKILAN

Pasal 15

Pengurus Pusat mewakili organisasi di dalam dan di luar Pengadilan.

BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 16

Anggaran dasar dapat diubah atas dasar musyawarah dan mufakat atau apabila tidak dapat dicapai mufakat, keputusan ditentukan dengan suara terbanyak dalam suatu Musyawarah Nasional yang dihadiri secara sah oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah daerah.

 

BAB XI

PEMBUBARAN

Pasal 17

Ayat 1        :      IKAHI hanya dapat dibubarkan dengan Keputusan Musyawarah Nasional  yang khusus diadakan untuk ini, atas dasar musyawarah dan mufakat setelah mendengar pertimbangan Dewan Pebasehat, atau apabila tidak tercapai kemufakatan, keputusan ditentukan berdasarkan suara terbanyak yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah daerah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah daerah.

 

Ayat 2        :      Musyawarah Nasional memutuskan tentang penggunaan kekayaan organisasi setelah mendengar pertimbangan Dewan Penasehat.

 

BAB XII

PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar  ini.